Semarang, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penyusunan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang berbasis pada kajian ilmiah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Forum Majelis Wali Amanat (MWA) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang digelar di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Dalam forum tersebut, Mendagri mendorong Pemda untuk menggandeng kalangan akademisi dari perguruan tinggi, khususnya PTN-BH, guna memperkuat landasan kebijakan daerah. Menurutnya, kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil riset dan analisis ilmiah akan lebih tepat sasaran dan minim risiko.
“Pembuatan kebijakan sebaiknya tidak hanya mengandalkan intuisi, tetapi perlu didasarkan pada teori dan penelitian ilmiah. Ini akan menghasilkan kebijakan yang kuat dan berkualitas,” ujar Mendagri.
Ia mencontohkan kasus infrastruktur jalan yang ambles karena dibangun di atas sumber mata air, yang seharusnya dapat dicegah jika dilakukan kajian terlebih dahulu. Oleh karena itu, ia menilai pentingnya sinergi antara Pemda dan dunia akademik.
Mendagri juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi atas inisiatif melibatkan akademisi dalam proses penyusunan kebijakan. Ia turut mengapresiasi daerah-daerah lain seperti Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta yang telah menjalin kerja sama serupa dengan perguruan tinggi.
“Melibatkan akademisi dalam penyusunan kebijakan tidak hanya meningkatkan kualitas program daerah, tetapi juga memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan,” tambahnya.
Tito berharap praktik kolaboratif ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi berbagai tantangan, seperti stunting, banjir, dan persoalan sosial lainnya, dengan pendekatan yang lebih ilmiah dan terukur. (Red)
