Jakarta, restorasihukum.com – Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hakim, sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman, memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi ini termasuk dalam officium nobile, profesi yang terhormat.
Kekuasaan kehakiman menjadi salah satu ciri utama sistem demokrasi. Melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka, negara dapat memberikan keadilan bagi masyarakat lewat putusan hakim. Kemandirian lembaga peradilan dan hakim sendiri menjadi syarat mutlak agar kekuasaan kehakiman tidak dicampuri oleh kekuasaan lain.
Ahli hukum Jimly Asshiddiqie menegaskan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman idealnya mencakup kemandirian lembaga peradilan, kemandirian hakim, kebebasan dalam proses pengadilan, serta independensi dari pengaruh eksternal. Konsep ini sejalan dengan prinsip checks and balances Montesquieu, namun lembaga yudikatif tetap harus bebas dari intervensi.
Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim memiliki peran sentral. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan, hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan wajib tunduk pada prinsip kemerdekaan peradilan. Dengan demikian, hakim harus bersifat netral, mandiri, dan tidak dapat dipengaruhi kepentingan lain.
Kemandirian hakim juga terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Negara memiliki kewajiban memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi hakim, sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kondisi saat ini menunjukkan masih ada kasus kekerasan terhadap hakim, dan kesejahteraan mereka belum sepenuhnya terpenuhi. Upaya pemerintah, termasuk rencana kenaikan gaji hakim sebesar 280%, menjadi langkah penting dalam memenuhi tanggung jawab negara.
Dalam konsep negara hukumyang diusung oleh Indonesia tentu pada dasarnya meletakkan hukum sebagai tombak utama suatu negara.
Apabila hukumnya hancur tentu negara akan hancur pula. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi negara untuk tetap memuliakan hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman.
Melalui upaya tersebut diharapkan kekuasaan kehakiman di Indonesia akan semakin baik. Putusan hakim tidak hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Dengan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai, hakim dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.(Red)
