Jakarta, restorasihukum.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyampaikan bahwa inflasi year to date November 2025 terhadap Desember 2024 tercatat sebesar 2,27 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang target pemerintah, yakni 2,5 persen ± 1 persen, sehingga dinilai masih menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen. Rakor berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Meski demikian, Tomsi mengingatkan seluruh pihak untuk tetap mewaspadai pergerakan inflasi, mengingat angka tengah target inflasi berada pada posisi 2,5 persen.
“Di mana 2,5 itu baik untuk produsen maupun baik untuk konsumen,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Tomsi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam menjaga inflasi tetap terkendali, meski harga emas dunia terus mengalami kenaikan dan menjadi salah satu kontributor utama inflasi. Ia mengingatkan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah (Pemda), agar tidak lengah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang identik dengan peningkatan konsumsi masyarakat.
“Ketika hari besar dan masa libur, masyarakat lebih banyak membelanjakan uangnya untuk makanan dan perjalanan,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tomsi turut mengimbau kepala daerah dengan kapasitas fiskal memadai untuk membantu daerah-daerah yang dilanda bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Ia menyebut sejumlah daerah telah menyalurkan bantuan dan berharap yang lain dapat melakukan hal serupa.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, memaparkan bahwa inflasi November 2025 masih didominasi oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan tingkat inflasi 1,21 persen dan andil 0,09 persen. Selain itu, kenaikan harga emas yang telah berlangsung selama 27 bulan berturut-turut turut memberi kontribusi signifikan.
Rapat tersebut dihadiri Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Imran.(Red)
