Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025. Penghargaan kategori Kelompok Umum ini diserahkan oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, bertepatan dengan Peresmian Mal Pelayanan Publik Triwulan IV, di Aula Kementerian PANRB, Senin (15/12/2025).
OPSI KIPP diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi pemerintah terhadap inovasi pelayanan publik yang berdampak signifikan, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kualitas layanan masyarakat. Pada tahun ini, 28 inovasi terpilih dari 3.051 proposal yang masuk dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
Mendagri mendapatkan penghargaan atas inovasi “NIK Sehat”, yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri. Program ini memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Cukup dengan NIK atau KTP elektronik, pasien dapat langsung mendapatkan layanan tanpa hambatan administrasi.
Sejak 2022, NIK juga digunakan sebagai identitas tunggal kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Integrasi ini membuat proses pendaftaran pasien lebih efisien, data real-time, dan mengurangi duplikasi.
Inovasi “NIK Sehat” turut mendukung program nasional seperti vaksinasi, penanganan Covid-19, pemeriksaan kesehatan gratis, penyaluran bantuan sosial, identifikasi korban bencana, serta pencegahan korupsi.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menekankan bahwa penghargaan ini merupakan hasil sinergi jangka panjang antara Kemendagri, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan NIK sebagai kunci layanan publik terintegrasi, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan, sosial, dan perlindungan masyarakat,” kata Teguh.
Acara penyerahan penghargaan dihadiri sejumlah pejabat negara dan kepala daerah, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala BNN Suyudi Ario Seto, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, serta para bupati, wali kota, dan pimpinan instansi penerima OPSI lainnya.(Red)
