Jatinangor, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan pentingnya konsistensi Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam mencetak aparatur pemerintahan yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal tersebut dinilai krusial untuk mengawal program prioritas nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pernyataan itu disampaikan Wiyagus saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 IPDN di Balairung Rudini, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (31/3/2026).
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa lulusan IPDN dipersiapkan sebagai motor penggerak birokrasi yang akan ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan mampu memastikan pelayanan publik dan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Wiyagus juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur sipil negara. Menurutnya, transformasi digital dalam pelayanan publik menuntut praja IPDN untuk terus meningkatkan kapasitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Hanya dengan cara demikian, alumni IPDN akan memiliki daya saing yang kuat dalam menghadapi kompetisi global yang semakin ketat,” ujarnya.
Ia menambahkan, momentum Dies Natalis ke-70 IPDN harus dimanfaatkan sebagai ajang refleksi untuk memperkuat langkah strategis institusi. Pembenahan di berbagai aspek, khususnya kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan yang terintegrasi, dinilai menjadi kunci dalam mencetak lulusan yang unggul dan inovatif.
Selain itu, Wiyagus turut mengapresiasi kontribusi IPDN dalam penanganan isu kemanusiaan, termasuk keterlibatan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Pengiriman praja ke daerah terdampak dinilai sebagai wujud nyata peran IPDN dalam mendukung pemulihan tata kelola pemerintahan di daerah bencana.
“Ini menunjukkan bahwa IPDN merupakan lembaga yang responsif dan tangguh dalam menghadapi krisis nasional,” tegasnya.
Sidang tersebut juga diisi dengan orasi ilmiah oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Joko Pramono. Acara dihadiri oleh Rektor IPDN Halilul Khairi, para guru besar, anggota senat, serta civitas academica IPDN.(Red)
