Tanjungpinang, restorasihukum.com – Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI Hendro Pandowo memberikan penguatan zona integritas sekaligus mengevaluasi kinerja jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam kunjungan kerjanya di Kantor Kanwil Kemenkum Kepri, Kota Tanjungpinang, Rabu, Hendro mengapresiasi capaian signifikan yang diraih instansi tersebut, khususnya dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) yang mencapai 100 persen.
Capaian tersebut mencakup penuntasan seluruh temuan audit ketaatan, mulai dari sektor pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara (BMN), hingga layanan bantuan hukum. Selain itu, tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan pegawai melalui aplikasi Seraya juga tercatat mencapai 100 persen.
“Atas capaian ini, Kanwil Kemenkum Kepri diusulkan sebagai salah satu satuan kerja yang berpotensi meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026,” ujar Hendro.
Ia menekankan agar prestasi tersebut tidak membuat jajaran berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan ketaatan, menjaga kekompakan, dan menjunjung profesionalisme.
Hendro juga mengingatkan pentingnya menghindari pelanggaran disiplin maupun etika serta mempersiapkan evaluasi WBBM secara maksimal sebagai bagian dari transformasi kelembagaan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Kepri Edison Manik menyampaikan bahwa capaian kinerja sepanjang 2026 menunjukkan tren positif, khususnya dalam peningkatan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, dengan semangat transformasi, pihaknya optimistis dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
Kegiatan tersebut ditutup dengan komitmen bersama seluruh jajaran untuk terus menjaga dan memperkuat zona integritas secara berkelanjutan.(Red)
