Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, menyetujui tiga permohonan penyelesaian perkara narkotika menggunakan pendekatan restorative justice. Persetujuan ini diberikan dalam ekspose perkara yang digelar pada Senin, 14 Juli 2025.
Tiga perkara yang disetujui untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif berasal dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, yaitu:
-
Tersangka Hery Hartasir bin Alamsyah, yang dijerat Pasal 112 Ayat (1) atau sebagai alternatif Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
-
Tersangka Oktarina binti Arim, yang dikenai pasal yang sama, yaitu Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a dari UU yang sama.
-
Tersangka Yusuf Nurhadi bin Nurdin, yang disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1), atau alternatifnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika.
Persetujuan rehabilitasi terhadap ketiga tersangka didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain:
-
Hasil uji laboratorium forensik menunjukkan bahwa para tersangka positif menggunakan narkotika;
-
Berdasarkan penyidikan dengan metode know your suspect, diketahui bahwa ketiganya bukan bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba dan hanya merupakan pengguna akhir (end user);
-
Tidak ada satu pun dari para tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
-
Hasil asesmen terpadu mengkategorikan para tersangka sebagai pecandu, korban penyalahgunaan, atau penyalah guna narkotika;
-
Para tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau baru menjalani tidak lebih dari dua kali, dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari pihak berwenang;
-
Ketiganya tidak memiliki peran sebagai produsen, bandar, pengedar, atau kurir dalam jaringan narkotika.
Atas dasar itu, JAM-Pidum meminta Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir segera menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini merujuk pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi berbasis restorative justice, sebagai bentuk pelaksanaan asas dominus litis oleh jaksa. (Red)
