Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 7 Pengajuan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika

Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, memberikan persetujuan atas tujuh permohonan penyelesaian perkara pidana narkotika melalui mekanisme keadilan restoratif. Persetujuan ini diberikan dalam ekspose perkara yang digelar pada Selasa, 17 Juni 2025.

Tujuh kasus yang mendapat persetujuan untuk diselesaikan lewat pendekatan keadilan restoratif melibatkan para tersangka berikut:

1. Hamzan Wadi bin Syapiin (Kejari Lombok Timur), diduga melanggar Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Azwan Alu Singara bin Alu Singara (Kejari Palu), diduga melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU yang sama.
3. Eky Sukarno alias Eky bin Natsir (alm) (Kejari Jakarta Utara), diduga melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a.
4. Afrianto alias Oyon bin Jamarin Gindak Ali (Kejari Tanah Datar), diduga melanggar gabungan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a.
5. I Nanda Bob Nuzul alias Bobi bin M. Israil Lubis dan Muhammad Alfaredzi alias Rezi bin Zulafril (Kejari Padang), diduga melanggar Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 132 Ayat (1), dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a.
6. Puranda Ade Putra (Kejari Solok), diduga melanggar Pasal 114 Ayat (1), atau Pasal 112 Ayat (1), atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a.
7. Riko Juanda alias Riko (Kejari Solok), diduga melanggar ketentuan serupa seperti tersangka sebelumnya.

Persetujuan rehabilitasi diberikan berdasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain:

• Hasil laboratorium menunjukkan seluruh tersangka positif mengonsumsi narkotika;
• Penyelidikan menunjukkan mereka tidak terkait dengan jaringan peredaran narkoba dan hanya pengguna akhir;
• Tidak ada tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
• Hasil asesmen terpadu menunjukkan status mereka sebagai pecandu, korban penyalahgunaan, atau penyalah guna narkotika;
• Mereka belum pernah menjalani rehabilitasi atau baru menjalani maksimal dua kali, dibuktikan dengan surat keterangan resmi;
• Tidak ada indikasi mereka berperan sebagai produsen, pengedar, bandar, maupun kurir narkoba.

“Para Kepala Kejaksaan Negeri diminta untuk segera menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Ini merupakan wujud pelaksanaan asas dominus litis oleh jaksa,” ujar JAM-Pidum Prof. Asep. (Red)