Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung, yang menjabat sebagai Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, memimpin jalannya rapat pada Jumat, 13 Juni 2025, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Rapat tersebut membahas langkah-langkah lanjutan dalam merebut kembali penguasaan atas kawasan hutan, serta rencana relokasi penduduk di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau.
Pertemuan ini memusatkan perhatian pada berbagai persoalan rumit yang menghambat upaya penertiban kawasan hutan. Diharapkan, keberhasilan penanganan kasus di TNTN bisa dijadikan model bagi upaya serupa secara nasional.
Dalam sambutan pembuka, Jaksa Agung menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Satgas PKH, yang hingga 2 Juni 2025 telah berhasil mengamankan kembali kawasan hutan seluas 1.019.611,31 hektare. Namun, ia juga mengutarakan keprihatinannya terhadap kondisi TNTN di Riau, di mana berdasarkan hasil kunjungan tim Satgas pada 10 Juni 2025, dari total kawasan hutan seluas ±81.793 hektare, kini hanya tersisa sekitar ±12.561 hektare.
“Penyusutan luas hutan ini disebabkan oleh aktivitas perambahan yang telah merusak ekosistem dan mengganggu fungsi hutan sebagai habitat satwa dan paru-paru dunia,” ujar Jaksa Agung.
Permasalahan di kawasan TNTN tergolong sangat kompleks, meliputi:
-
Keberadaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat.
-
Dugaan pemalsuan dokumen seperti SKT dan KTP, serta penerbitan SHM secara ilegal di kawasan hutan, termasuk potensi korupsi oleh oknum aparat.
-
Banyak warga yang bermukim di kawasan tersebut merupakan pendatang dari luar daerah.
-
Sudah terdapat berbagai fasilitas umum seperti aliran listrik, sekolah, dan rumah ibadah yang dibangun di dalam kawasan hutan.
-
Terjadi konflik antara manusia dan satwa liar seperti gajah dan harimau akibat kerusakan lahan pertanian dan pemukiman warga.
Jaksa Agung menegaskan pentingnya kolaborasi dan kesatuan pemikiran dari seluruh peserta rapat dalam mencari solusi menyeluruh, agar proses pemulihan kawasan dan relokasi masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan tanpa hambatan.
Menutup rapat, Jaksa Agung mengingatkan bahwa persoalan di TNTN bukan sekadar masalah lingkungan, namun juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan dan rekomendasi hasil rapat harus dijalankan secara serius, penuh tanggung jawab, serta mengedepankan integritas dan profesionalisme.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi para undangan yang telah memberikan berbagai masukan dan solusi. Harapannya, keberhasilan pemulihan kawasan TNTN bisa menjadi percontohan bagi taman nasional lainnya di Indonesia yang saat ini menghadapi ancaman serupa akibat perambahan.
Kerja sama lintas Kementerian dan Lembaga diharapkan terus terjaga demi kemakmuran rakyat secara luas, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Staf Umum TNI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kabareskrim Polri, Gubernur Riau, Ketua DPRD Riau, Pangdam I Bukit Barisan, Kajati Riau, Bupati Indragiri Hulu dan Pelalawan, serta unsur Forkopimda daerah terkait. (Red)
