JAM-Pidum Menyetujui 10 Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan di Bantul

Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, memimpin ekspose virtual pada Selasa, 20 Mei 2025, untuk menyetujui 10 permohonan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

Salah satu perkara yang mendapat persetujuan untuk dihentikan penuntutannya melalui mekanisme ini adalah kasus penggelapan yang melibatkan Tersangka Suradi bin Atemo Suseno (alm.), yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bantul. Tersangka dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan.

Perkara ini bermula pada 18 April 2024 di Toko Besi Rukun Karya, Bantul, ketika Tersangka meminjam sepeda motor milik korban, S. Netty Indrawati, melalui seorang perantara bernama Bety. Namun, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan justru dijaminkan kepada seseorang bernama Udin (saat ini masuk DPO), rekan proyek Tersangka, tanpa seizin pemilik.

Tersangka mengaku terpaksa melakukan tindakan tersebut karena uang yang seharusnya digunakan untuk membayar Udin telah dialihkan untuk biaya pengobatan anaknya yang menderita kanker kelenjar getah bening.

Sekitar Mei 2024, korban menagih pertanggungjawaban atas kendaraan yang tidak dikembalikan. Tersangka mengaku tidak mampu menebus kembali motor tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar Rp8 juta.

Namun, pada 17 Maret 2025, kedua pihak sepakat untuk berdamai. Tersangka bersedia mengganti kerugian senilai Rp4,5 juta sebagai kompensasi atas kendaraan yang telah dijaminkan. Tersangka juga menyatakan penyesalan dan memohon maaf, sementara korban menyatakan permintaan agar proses hukum tidak dilanjutkan.

Melihat potensi perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Farhan, S.H., M.H., bersama Kasi Pidum Andri Winanto, S.H., M.H., dan Jaksa fasilitator Muninggar Setyani, S.H., menginisiasi penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Permohonan penghentian penuntutan kemudian diajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Riono Budisantoso, S.H., M.A., yang mendukung langkah tersebut dan meneruskan permohonan kepada JAM-Pidum.

Permohonan tersebut akhirnya disetujui dalam ekspose virtual yang dipimpin langsung oleh JAM-Pidum, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, pada 20 Mei 2025. Keputusan ini menjadi bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mengedepankan pendekatan humanis dan keadilan yang menyeluruh melalui mekanisme restorative justice.

Selain itu, JAM-Pidum juga menyetujui perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif, terhadap 9 (sembilan) perkara lain yaitu:

1. Tersangka Ariadin als Ardi als Muma dari Kejaksaan Negeri Dompu, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan
2. Tersangka Hendra Setiawan als Eza dari Kejaksaan Negeri Dompu, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Pasal 56 KUHP.
3. Tersangka Sudirmansyah bin Burhanudin (Alm) dari Kejaksaan Negeri Balikpapan, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
4. Tersangka Topan Sahara Putra als. Topan bin Saiful Mizan dari Kejaksaan Negeri Kotabaru, yang disangka melanggar Kesatu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.
5. Tersangka Herniati als Herni binti H. Kacong (Alm) dari Kejaksaan Negeri Kotabaru, yang disangka melanggar Kesatu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.
6. Tersangka Rommy Anggana Siregar als Rommy bin Bambang dari Kejaksaan Negeri Tabalong, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 atau Pasal 480 ke-2 KUHP tentang Penadahan.
7. Tersangka Paryana als Bagor bin Samari dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
8. Tersangka Dede Kurniawan als Dede bin Mirwan Rediar (Alm) dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
9. Tersangka Hasbullah bin Azwir dari Kejaksaan Negeri Meranti, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Subsidair Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:

• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
• Tersangka belum pernah dihukum;
• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
• Pertimbangan sosiologis;
• Masyarakat merespon positif.

“Para Kepala Kejaksaan Negeri dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” pungkas JAM-Pidum. (Red)