Jakarta, restorasihukum.com – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara dugaan korupsi dalam Program Digitalisasi Pendidikan melalui pengadaan Chromebook pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2019–2022, memberikan tanggapan resmi terhadap eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa, Nadiem Anwar Makarim. Tanggapan tersebut disampaikan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis (08/01/2026).
Ketua Tim JPU, Roy Riyadi, membacakan dokumen tanggapan yang terdiri dari 26 halaman. Dalam dokumen tersebut, JPU menegaskan bahwa seluruh proses penegakan hukum dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan sudah berada pada jalur yang benar (on the track).
Sidang perkara dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan melalui pengadaan Chromebook pada Kemendikbudristek Tahun 2019–2022, Terdakwa Nadiem Makarim.
Saksi-saksi Ungkap Fakta Baru
Dalam persidangan terkait Terdakwa lainnya, yaitu Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, dan Ibrahim Arief, sejumlah saksi memberikan keterangan yang relevan, antara lain:
- Purwadi Sutanto (Direktur SMA) menyatakan bahwa penganggaran pengadaan TIK dilakukan dengan sistem top-down dan tanpa kajian maupun evaluasi terkait harga dan spesifikasi. Ia mengungkapkan bahwa Agustina, anggota DPR, sempat mengenalkan sejumlah pengusaha laptop kepada para direktur sebagai calon pemasok TIK.
- Muhamad Hasbi (Direktur PAUD) mengungkapkan bahwa hasil kajian tim teknis tahun 2020 seharusnya hanya digunakan untuk pengadaan TIK jenjang SD dan SMP. Namun, atas arahan Jurist Tan, kajian tersebut digunakan untuk seluruh pengadaan TIK tahun 2021. Saksi juga menduga ada penyebaran uang dalam proses pengadaan TIK, meski tidak mengetahui pihak yang terlibat secara pasti. Ia juga menilai bahwa survei menggunakan Google Form hanya dilakukan untuk memastikan Chromebook diterima oleh sekolah, tanpa evaluasi mendalam tentang pemanfaatan perangkat.
JPU Klarifikasi Keberatan Terdakwa
Menanggapi eksepsi Terdakwa dan penasihat hukumnya, JPU menilai bahwa sebagian besar keberatan tersebut sudah menyentuh materi pokok perkara. Oleh karena itu, hal-hal tersebut seharusnya dibuktikan lebih lanjut dalam proses pembuktian di persidangan, baik melalui keterangan saksi, ahli, surat, maupun barang bukti.
Roy Riyadi juga mengimbau agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan menjaga profesionalisme dan berpikir positif demi menciptakan citra penegakan hukum yang adil.
“Jangan sedikit-sedikit menganggap adanya kezaliman dari aparat penegak hukum,” ujar Roy usai persidangan.
Persidangan Lanjut
JPU menyatakan kesiapan penuh untuk membuktikan seluruh dakwaan yang telah disusun dengan sah dan meyakinkan. Majelis Hakim yang memimpin persidangan akan mengambil keputusan berdasarkan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan menentukan kelanjutan perkara ini.(Red)
