Jakarta, restorasihukum.com – Salah satu kaidah penting dalam hukum pidana Indonesia terkait sifat melawan hukum tercermin dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 42/K/Kr/1965. Putusan ini menegaskan bahwa tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur delik pidana otomatis dapat dihukum, terutama jika tindakan tersebut tidak melanggar norma keadilan yang hidup di masyarakat.
Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menyebutkan bahwa setiap tindak pidana harus memiliki unsur melawan hukum. Unsur ini tidak hanya diukur dari hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, kepatutan, dan rasa keadilan masyarakat—yang dikenal sebagai sifat melawan hukum secara materiel.
Dalam praktiknya, sifat melawan hukum materiel terbagi dua:
- Fungsi positif, yang memperluas cakupan delik ketika masyarakat menilai suatu perbuatan tercela meski tak diatur undang-undang.
- Fungsi negatif, yang membebaskan pertanggungjawaban pidana ketika perbuatan tidak bertentangan dengan keadilan, meskipun unsur delik terpenuhi.
Contoh konkret fungsi negatif ini terlihat dalam kasus Machroes Effendi, seorang pejabat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang didakwa melakukan penggelapan gula pada 1962. Ia dinilai menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan delivery order (DO) kepada pihak yang tidak berhak dan melakukan penyusutan tanpa prosedur.
Machroes sempat divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Singkawang dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Namun, Pengadilan Tinggi Jakarta membebaskannya dengan alasan: tidak ada kerugian negara, kepentingan umum tetap dilayani, dan Machroes tidak mengambil keuntungan pribadi. Kejaksaan kemudian mengajukan kasasi ke MA.
Dalam putusan kasasi, MA menolak permohonan tersebut dan menguatkan putusan bebas. MA menilai bahwa meskipun unsur pidana secara formil terpenuhi, perbuatan terdakwa tidak memenuhi sifat melawan hukum secara materiel, karena justru menguntungkan kepentingan umum dan tidak merugikan negara.
Putusan ini menjadi preseden penting dalam praktik hukum Indonesia. Hingga kini, tercatat lebih dari 400 putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung yang merujuk pada perkara ini, terutama dalam perkara korupsi.
Kasus Machroes Effendi menegaskan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari aspek legalistik, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif yang berkembang di masyarakat.(Red)
