Jakarta, restorasihukum.com – Tingginya angka kasus korupsi dan rendahnya tingkat pemulihan kerugian negara mendorong wacana penerapan mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai alternatif penyelesaian perkara korupsi di Indonesia. Sepanjang 2023, tercatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka, menurut data GoodStats dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Namun, Kejaksaan Agung mencatat bahwa pada periode 2011–2015, tingkat pengembalian kerugian negara lewat mekanisme uang pengganti hanya berada di bawah 28 persen.
DPA, yang telah diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, merupakan kesepakatan antara jaksa dan pihak tersangka—umumnya korporasi—untuk menunda penuntutan, asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi kerja sama dalam penyidikan, pembayaran denda, perbaikan sistem internal, hingga kompensasi kepada korban.
Mekanisme ini dinilai mampu mempercepat penyelesaian perkara, menjaga keberlanjutan usaha, dan yang terpenting, memulihkan kerugian negara secara lebih efisien.
Perbandingan Penerapan di AS dan Inggris
Di Amerika Serikat, DPA dapat diajukan jika korporasi mengakui kesalahan dan bersedia memenuhi syarat yang disepakati, seperti membayar denda atau menunjuk pengawas independen. Namun, pengawasan yudisial di sana sangat terbatas. Hakim hanya menerima DPA tanpa kewenangan untuk menguji substansi perjanjian.
Sementara di Inggris, DPA dianggap sebagai bentuk hukuman bersyarat dan melibatkan peran aktif pengadilan. Setelah proses negosiasi, pengadilan (Crown Court) akan menilai kesepakatan berdasarkan prinsip keadilan, rasionalitas, dan proporsionalitas. Jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban dalam DPA, jaksa berwenang melanjutkan proses penuntutan.
Tantangan Penerapan di Indonesia
Indonesia menganut sistem civil law, berbeda dari common law yang menjadi landasan lahirnya DPA. Meski demikian, beberapa prinsip dari common law telah diadopsi dalam hukum Indonesia, seperti prinsip fidusia dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam UU Perseroan Terbatas.
Pengadopsian DPA tetap memerlukan landasan hukum baru dan sistem pengawasan ketat. Selain itu, perlu kejelasan mengenai batas kewenangan, subjek hukum yang bisa dikenai DPA (apakah hanya korporasi atau juga individu), serta mekanisme pertanggungjawaban aparat penegak hukum.
Pengamat hukum pidana, David M. Uhlmann, pernah mengkritisi DPA karena berpotensi melemahkan akuntabilitas pidana korporasi. Ia merujuk pada kasus Massey Energy di AS yang menggunakan DPA untuk menghindari pertanggungjawaban atas ratusan pelanggaran hukum, termasuk insiden ledakan tambang yang menewaskan 29 pekerja.
Peluang dan Desain Ideal
Kendati penuh tantangan, mekanisme DPA tetap dinilai potensial untuk diterapkan di Indonesia—dengan adaptasi. Skema yang diterapkan Inggris, yang melibatkan pengawasan pengadilan dan prinsip **restorative justice**, dinilai lebih relevan untuk menjadi acuan. Pendekatan ini mencakup sanksi finansial, kompensasi bagi korban, kerja sama investigatif, hingga pengembalian keuntungan hasil kejahatan.
Penerapan DPA juga harus dirancang dengan memperhatikan dimensi etis dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mendalam melibatkan akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk membentuk skema yang komprehensif dan sesuai dengan sistem hukum nasional.
Dengan desain yang tepat, Deferred Prosecution Agreement (DPA) bisa menjadi instrumen hukum yang mempercepat penyelesaian perkara korupsi, sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian negara secara adil dan efisien.(Red)
