Jakarta, restorasihukum.com – Kasus beras oplosan menjadi sorotan utama pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto yang meminta penanganan menyeluruh dan tindakan tegas terhadap pelakunya. Menindaklanjuti hal ini, Polri bergerak cepat dengan melakukan pengujian kualitas merek-merek beras yang diduga oplosan serta memeriksa para produsen terkait.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, hasil investigasi Kementerian Pertanian pada 26 Juni 2025 terhadap 212 merek beras di 10 provinsi menunjukkan adanya pelanggaran serius. Dari 232 sampel yang diuji, sebanyak 189 merek beras tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
“Ini berarti kualitas beras tersebut di bawah standar yang diatur, baik untuk beras kemasan premium maupun medium,” ujar Kapolri pada Selasa (29/7).
Dari hasil pendalaman, ditemukan 71 sampel beras tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), 139 sampel tidak sesuai SNI dan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta 3 sampel beras premium yang tidak memenuhi SNI dan berat kemasan tidak sesuai label. Bahkan, ada 19 merek beras yang melakukan tiga pelanggaran sekaligus: tidak sesuai SNI, dijual melebihi HET, dan berat kemasan di bawah standar.
Polri juga telah melakukan uji laboratorium terhadap 9 merek beras, di mana 8 di antaranya tidak memenuhi standar mutu atau SNI.
“Saat ini sudah ada 16 produsen yang diperiksa dan diklarifikasi. Kita juga telah menaikkan status penyidikan terhadap 4 produsen besar, yaitu PT FS, PT WPI, SY, dan SR,” jelas Kapolri.
Selain itu, Polri telah memeriksa 39 saksi dan 4 ahli, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta memasang garis polisi di tempat produksi dan gudang produsen.
Kapolri menambahkan, pengungkapan kasus serupa juga terjadi di beberapa daerah. Misalnya, Polda Riau berhasil mengungkap kasus beras reject yang dioplos menjadi beras medium, lalu direpacking dan dijual sebagai beras SPHP Bulog. Kasus serupa juga terungkap di Kalimantan Timur dengan barang bukti sekitar 4 ton beras.
“Kami berkomitmen untuk menindak tegas praktik beras oplosan ini karena sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan instruksi Bapak Presiden agar kualitas dan distribusi pangan benar-benar dijaga,” tegas Kapolri. (Red)
