SURAKARTA, restorasihukum.com – Lagi – Lagi aparat penegak hukum di Indonesia diuji, baru usai penangkapan hingga pembebasan Pegi Setiawan atas kasus Vina cirebon.
Kini jajaran Polres Kota Surakarta dengan kejaksaan negeri (Kejari) Surakarta dengan kasus atas dugaan tindak pidana persetubuhan anak yang dinilai menyalahi prosedur secara hukum baik dimulai dari aksi penangkapan, penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka sampai penahanan tersangka atas dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Sehingga masuk dalam tindak pidana perlindungan anak.
Namun dalam perihal dimulainya penangkapan pemeriksaan penyidikan, penyelidikan dan penetapan tersangka hingga penahanan diduga adanya suatu hal kejanggalan, hal ini hampir sama persis dengan apa yang menimpa dari pada Pegi Setiawan kasus Vina Cirebon.
Maka dengan adanya kejanggalan tersebut terlapor Sogol Ardianto alamat Brebes Jawa Tengah melalui PH mengajukan praperadilan di PN Surakarta. Pada tanggal 12 Agustus 2024. Melawan Kepolisian Resor Kota Surakarta dan Kejaksaan Negeri Surakarta. Terkait yang di mintakan uji dipraperadilan adalah sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan.
Melihat dari pada kejanggalan – kejanggalan yang ditemui pengacara Tersangka Chris Wijayanto SH bersama Team melakukan gugatan Pra Peradilan di PN Surakarta.
Dimana Tergugat polres Surakarta serta Jaksa dan Pengadilan Negri Surakarta.
Chris Wijayanto menyampaikan kepada tim ungkap fakta yuridis media restorasihukum.com dalam hal ini mengajukan Praperadilan terhadap kepala kepolisian Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No 376, Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Jawa Tengah. Selanjutnya disebut Termohon.
Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, cq Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta yang berkedudukan di Jl Kepatihan No 1, Kel Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres Kota Surakarta Jawa Tengah. Selanjutnya disebut Termohon II.
Atas adanya Laporan Polisi : LP/B/110/V/2024/SPKT/POLRESTA SURAKARTA /POLDA JAWA TENGAH, tanggal 21 Mei 2024. Dalam hal Laporan Polisi tersebut, Pemohon sebagai terlapor.
Sehubungan dengan jawaban termohon I yang disampaikan pada Sidang Praperadilan tanggal 23 Agustus 2024, maka dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan replik sebagai berikut:
Bahwa Pemohon tetap Berpegang pada dalil dalil pemohon dan menolak semua yang didalilkan Termohon I dalam Jawabannnya kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
Menanggapi Eksepsi Termohon I No 2 Hal 4 bahwa terkait gugurnya Permohonan Praperadilan dapat kami tanggapi sebagai berikut Menjadi inti persoalan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan Praperadilan dinyatakan gugur, yang disebabkan adanya pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri, oleh karena itu untuk menghilangkan perbedaan penafsiran tentang perkara mulai diperiksa.
Maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, berpendapat bahwa norma Pasal 82 Ayat (1) Huruf d, KUHAP yang berbunyi” dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai.
Maka permintaan tersebut gugur” adalah bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 sepanjang “Frasa perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap Pokok Perkara yang dimohonkan Praperadilan dimaksud hal ini menandakan bahwa Praperadilan hanya dapat digugurkan manakala idang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan Praperadilan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya kepastian mengenai gugurnya permohonan Praperadilan pada saat telah digelar sidang pertama terhadap Perkara Pokok atas Nama terdakwa termohon Praperadilan maka hal ini dapat menghindari adanya perbedaan panafsiran terhadap Frasa” Sudah mulai diperiksa oleh pengadilan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.
Sebenarnva penegasan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan Hakikat Praperadilan dan sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. 3.
Kemudian Chris Wijayanto juga menyampaikan kepada tim ungkapfakta yuridis media restorasihukum.com bahwasanya sidang pra peradilan sudah berlangsung mulai tanggal 19Agustus 2024.
Hingga tanggal 22 Agustus 2024 ,dalam sidang praperadilan team kuasa hukum mendatangkan saksi ahli dari universitas Brawijaya dalam keterangan saksi ahli disampaikan dalam persidangan saat itu.
Saudara Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. sesuai dengan surat tugas tercantum Memberikan keterangan Sebagai Ahli sesuai bidang keahliannya dalam Persidangan Permohonan Praperadilan Nomor Perkara: 7/Pid.Pra/2024 PN Skt, di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1 A.
Saksi ahli menyampaikan dalam singkatnya bahwa saksi ahli yang kita hadirkan di persidangan. Menurut pendapat ahli. Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polres Kota Surakarta tidak sah.
Otomatis yang diharapkan dalam putusan pra peradilan yang agendanya hari ini dibacakan pada pukul 15.00 wib oleh PN Surakarta harapan kami selaku Kuasa Hukum
Mengingat tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I dan Termohon II yang berkenaan dengan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan atas diri Pemohon oleh para termohon. Maka semestinya, hakim yang memeriksa perkara dan memutuskan, untuk memerintahkan para termohon, untuk melepaskan pemohon, dari tahanan.
Ada pesan menarik, Indubio Proreo, ” lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah, daripada menghukum 1 ( Satu) orang yang tidak bersalah ” hal tersebut menggambarkan bahwa pentingnya prinsip kehati – hatian, (Prudent dan keyakinan)
Bahwa apa yang terurai dalam bagian kesimpulan diatas mohon dianggap masuk dan tidak terpisahkan dalam Permohonan Praperadilan.
Berdasarkan pada argument dan fakta fakta yuridis diatas pemohon mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili Masalah Aquo dengan senang hati memutuskan masalah ini sebagai berikut.
Menyatakan diterima Permohonnan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
Menyatakan tindakan Termohon I dan Termohon II menetapkan pemohon sebagai tersangka, melakukan upaya penangkapan dan lenahanan dengan dugaan tindak pidana dalam rumusan pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D dan atau pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UURI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang Nomo 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang – Undang atau pasal pasal 6 huruf c undang undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan tersangka, melakukan upaya penangkapan dan penahanan Aquo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I dan Termohon II yang berkenaan dengan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan atas diri pemohon oleh para termohon.
Memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan dan termohon II menghentikan penuntutan terhadap pemohon.
Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Pemohon mohon sepenuhnya pada kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan terhadap perkara Aquo dengan berpegang teguh pada asas keadilan, kebenaran dan kemanusiaan.
Apabila yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1 A, yang memeriksa Permohonan Aquo berbendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. (Red/tim)
