Jakarta, restorasihukum.com – Pada 29 September 2025 Pengadilan Agama (PA) Kebumen menunjukkan langkah nyata dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program Lanting Ketan (Layanan Disabilitas Hingga Kaum Rentan). Inovasi ini menjadikan PA Kebumen sebagai salah satu pionir pelayanan peradilan yang inklusif dan proaktif.
Berbeda dari layanan konvensional yang menuntut masyarakat datang ke pengadilan, program Lanting Ketan justru mendatangi langsung pemohon yang memiliki keterbatasan fisik maupun sosial. Langkah ini sekaligus menjawab sorotan publik terkait inklusivitas sistem peradilan.
Hadir untuk yang Tak Bisa Hadir
Salah satu bentuk nyata implementasi program ini terlihat saat tim jurusita PA Kebumen mengantarkan dokumen akta cerai dan salinan putusan ke rumah seorang Termohon di Desa Klopogodo, Gombong. Termohon tersebut mengalami kelumpuhan akibat saraf terjepit, sehingga mustahil untuk hadir langsung di pengadilan.
Menggunakan mobil layanan khusus Lanting Ketan, tim menyambangi kediaman Termohon dan menyerahkan dokumen secara langsung. Momen tersebut menjadi simbol kuat bahwa keadilan kini tidak lagi terpusat di ruang sidang, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat.
“Kami sangat terbantu. Dengan kondisi keluarga kami, ini sangat meringankan. Semoga layanan ini bisa terus berlanjut dan menjadi contoh bagi pengadilan lain,” ujar perwakilan keluarga.
Payung Hukum yang Kuat
Layanan ini bukan sekadar kebijakan lokal, melainkan implementasi dari berbagai regulasi nasional yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan. Di antaranya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Perlindungan Anak, dan UU PKDRT.
Di tingkat peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum serta PERMA tentang Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Keduanya mengatur secara eksplisit tentang layanan inklusif dan pendekatan jemput bola.
Inovasi PA Kebumen melalui Lanting Ketan merupakan bentuk nyata pelaksanaan regulasi tersebut. Program ini juga mendapat dukungan Ditjen Badilag melalui pelatihan tematik (bimtek) bagi aparatur peradilan agama.
Bukan Program Musiman
Keseriusan PA Kebumen dalam membangun sistem yang inklusif juga ditunjukkan melalui kerja sama formal dengan berbagai lembaga, seperti MoU dengan SLB Kabupaten Kebumen. Hal ini menjadi sinyal bahwa perhatian terhadap isu disabilitas adalah bagian dari strategi jangka panjang, bukan respons insidental.
Program Lanting Ketan membuktikan bahwa pendekatan empatik dalam layanan peradilan bukan hanya mungkin, tetapi juga efektif dan berlandaskan hukum. Dengan inovasi ini, PA Kebumen menegaskan bahwa efisiensi dan kemanusiaan dapat berjalan berdampingan dalam sistem hukum modern.(Red)
