Jakarta, restorasihukum.com – Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu kunci untuk mencapai status negara maju.
Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/9/2026).
“Spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi dan kita akan betul-betul kawal juga sama-sama. Karena kita ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit,” ujar Tito.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Mendagri menekankan pentingnya mengoptimalkan empat komponen utama yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).
Pertama, konsumsi rumah tangga. Menurut Tito, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi sekaligus mencerminkan daya beli masyarakat.
“Itu menyumbang hampir 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Apakah masyarakat memiliki daya beli, sehingga mereka belanja, konsumsi. Itu menjadi penyumbang terbesar, dan ini melibatkan pemerintah pusat maupun daerah,” jelasnya.
Kedua, belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Tito menekankan pentingnya memastikan realisasi belanja berjalan sesuai target agar uang pemerintah dapat beredar di masyarakat dan mendorong aktivitas sektor swasta.
Kemendagri secara berkala mengevaluasi realisasi belanja setiap daerah. Daerah dengan realisasi belanja rendah akan mendapatkan perhatian dan pemantauan, termasuk melalui tim yang diturunkan Kemendagri.
“Belanja pemerintah sangat penting, karena untuk meyakinkan bahwa uang pemerintah beredar di masyarakat, dan bisa memancing, menstimulan sektor swasta,” ujarnya.
Ketiga, investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut Tito, peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penambahan modal, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan perputaran uang di masyarakat.
Karena itu, Pemda didorong menciptakan kemudahan bagi investor dan aktif mengembangkan potensi daerah agar investasi dapat tumbuh.
“Kunci adalah bagaimana daerah bisa mempermudah investasi, mengundang investor, dan lain-lain agar hidup,” katanya.
Keempat, peningkatan ekspor agar nilainya lebih tinggi dibandingkan impor. Pemerintah pusat dan daerah diminta mendorong pengusaha, produsen, dan pelaku UMKM untuk meningkatkan orientasi pada pasar ekspor.
Pemda juga perlu mengidentifikasi sektor unggulan yang memiliki potensi untuk menembus pasar internasional.
“Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kita akan memiliki devisa, kita surplus dalam perdagangan internasional. Itu akan memberikan pertumbuhan ekonomi kita menyumbang [kenaikan], angkanya akan menjadi terdongkrak,” tandasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Popy Rufaidah.(Red)
