Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menggunakan bantuan Presiden untuk mempercepat penanganan pascagempa.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp200 miliar untuk penanganan pascagempa di NTT. Bantuan tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten di NTT.
“Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” ujar Tito secara virtual dalam Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Senin (7/9/2026).
Tito menyoroti masih lambatnya realisasi bantuan tersebut di sejumlah daerah terdampak. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mempercepat penggunaannya agar bantuan segera dirasakan masyarakat.
“Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” jelasnya.
Kemendagri juga telah menerjunkan tim untuk memberikan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penggunaan bantuan tersebut. Langkah ini dilakukan agar anggaran dapat segera direalisasikan dan menjangkau masyarakat terdampak hingga wilayah pelosok yang sulit dijangkau pemerintah pusat.
Di sisi lain, Tito menjelaskan kondisi infrastruktur dasar di NTT relatif telah kembali berfungsi. Sejumlah fasilitas seperti listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan secara umum sudah dapat digunakan, meski masih terdapat beberapa titik yang dalam penanganan.
Kondisi tersebut membuat mobilitas orang dan barang di NTT relatif lebih mudah. Karena itu, perhatian selanjutnya perlu diarahkan pada penguatan logistik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.
Tito juga meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan bangunan yang rusak, baik rumah maupun fasilitas umum. Pendataan rumah rusak diperlukan sebagai dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan.
“Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka ini dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” ujarnya.
Selain dukungan anggaran, Kemendagri turut membantu pemulihan dokumen penting masyarakat terdampak gempa. Tito menugaskan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menerbitkan kembali dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat gempa.
“Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat (dokumen) kependudukan, dokumen penting mereka (masyarakat terdampak),” ungkapnya.
Mendagri juga berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk menerbitkan kembali sertifikat tanah masyarakat yang hilang akibat bencana.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar dokumen kendaraan dan surat izin mengemudi yang hilang, seperti SIM, STNK, dan BPKB, dapat diterbitkan kembali secara gratis.
Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pejabat terkait lainnya. Kepala daerah dari Provinsi NTT juga mengikuti rapat secara virtual.(Red)
