Jakarta, restorasihukum.com – Gugatan Sederhana adalah mekanisme penyelesaian perkara perdata dengan nilai materiil maksimal Rp500 juta, yang diselesaikan melalui prosedur dan pembuktian sederhana, diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Gugatan ini diperuntukkan bagi perkara cidera janji atau perbuatan melawan hukum, sementara sengketa lain, termasuk sengketa tanah atau pengadilan khusus, tidak termasuk.
Dalam gugatan sederhana, kehadiran prinsipal baik penggugat maupun tergugat bersifat wajib. Pasal 13 PERMA mengatur konsekuensi ketidakhadiran: gugatan dapat dinyatakan gugur jika penggugat tidak hadir tanpa alasan sah, atau dijatuhkan putusan verstek bagi tergugat yang mangkir.
Masalah muncul ketika prinsipal sakit berkepanjangan. Menurut Dr. H. M. Syarifuddin, mantan Ketua Mahkamah Agung, kondisi ini menimbulkan dilema bagi hakim: Pasal 4 PERMA mewajibkan kehadiran prinsipal, tetapi kondisi medis menghalangi hadir.
Hakim memiliki dua opsi:
1. Mengizinkan kuasa hukum mewakili prinsipal – meskipun bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4), prosedur gugatan sederhana tetap dapat dilanjutkan.
2. Menjatuhkan putusan gugur – jika penggugat sakit, gugatan harus diajukan kembali melalui prosedur biasa; jika tergugat sakit, putusan verstek dapat dijatuhkan.
Pendekatan yang berkeadilan mengutamakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim perlu memastikan kondisi sakit prinsipal dengan surat keterangan dokter, dan menyesuaikan sanksi antara penggugat dan tergugat karena penggugat memiliki kepentingan langsung terhadap perkara.
Perbedaan sikap hakim ini menimbulkan dualisme praktik. Mahkamah Agung diharapkan menetapkan aturan yang lebih jelas mengenai ketidakhadiran prinsipal karena sakit, guna menyatukan sikap hakim dan menjamin kepastian hukum yang adil.(Red)
