Jakarta, restorasihukum.com – Perjanjian lisan yang dibuat oleh suami untuk menjual tanah harta bersama tanpa persetujuan istri dianggap tidak sah secara hukum. Mahkamah Agung berperan penting dalam melindungi harta bersama dalam perkawinan melalui berbagai putusan, salah satunya Putusan Nomor 2691 K/Pdt/1996 yang tercantum dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung 1998.
Putusan tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua J. Djohansyah, S.H., bersama Hakim Anggota H. Toton Suprapto, S.H., dan Asma Samik Ibrahim, S.H., pada 18 September 1998.
Kasus ini berawal ketika penggugat dan tergugat mencapai kesepakatan lisan mengenai penjualan tanah seluas 3,9 hektar dengan harga Rp2,68 miliar. Penggugat membayar uang muka Rp80 juta dan memperkirakan keuntungan dari proyek perumahan sebanyak 175 unit dengan harga Rp85 juta per unit, yang jika terjual habis dalam empat tahun, diperkirakan menghasilkan keuntungan Rp3,21 miliar.
Namun, tanpa alasan yang jelas, tergugat membatalkan perjanjian lisan tersebut dan mengembalikan uang panjar, sehingga penggugat menuduh tergugat wanprestasi dan melanggar hukum, menuntut ganti rugi sebesar Rp80 juta, bunga 2% sejak 16 Februari, serta keuntungan yang diharapkan sebesar Rp3,21 miliar.
Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan penggugat karena perjanjian lisan tersebut belum dituangkan dalam bentuk tertulis di depan notaris, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak serta batas tanah belum jelas. Selain itu, dana panjar berupa bilyet giro dinilai belum pasti tersedia. Oleh karena itu, pengadilan menyatakan perjanjian itu tidak mengikat dan menolak gugatan penggugat, serta menolak gugatan balik tergugat.
Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan sebelumnya dan menerima sebagian gugatan penggugat. Majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian lisan jual beli tanah yang telah disepakati kedua belah pihak terkait objek, harga, dan panjar adalah sah secara hukum. Mereka juga menyatakan bahwa ketidakhadiran istri (tergugat II) tidak menghalangi sahnya perjanjian tersebut karena tergugat I adalah suami yang berhak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan tanpa adanya perjanjian harta terpisah.
Terkait tuntutan ganti rugi atas uang panjar, hakim banding menolak karena tergugat telah dituntut melaksanakan perjanjian.
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum. Mahkamah Agung menilai bahwa perjanjian lisan hanya merupakan perjanjian awal yang harus dilanjutkan di hadapan notaris dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Selain itu, karena tanah yang dijual adalah harta bersama, tindakan suami harus mendapat persetujuan istri menurut Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Karena persetujuan istri belum ada, perjanjian tersebut dianggap tidak sah.
Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat sepenuhnya dan menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan sebelumnya tidak sah. Mereka juga memerintahkan agar sita jaminan tersebut dicabut dan menolak gugatan balik tergugat.
Dari putusan ini, terdapat tiga prinsip hukum penting, yaitu:
-
Perjanjian lisan yang belum dibuat di hadapan notaris hanya bersifat awal dan tidak mengikat secara hukum.
-
Perbuatan atas harta bersama harus mendapat persetujuan dari suami dan istri.
-
Perjanjian lisan penjualan tanah harta bersama oleh suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah menurut hukum.
Publikasi yurisprudensi ini diharapkan dapat memperkuat peran yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam pembangunan hukum nasional demi tercapainya keadilan sosial dan kepastian hukum di masyarakat. (Red)
