Jakarta,restorasihukum.com – Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo ditunjuk sebagai pilot project program e-Eksaminasi, yang ke depannya akan diterapkan di seluruh pengadilan negeri dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia.
Program ini mulai disosialisasikan secara daring pada Rabu (20/8), oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), dengan melibatkan sejumlah satuan kerja, yakni PN Gorontalo, PN Limboto, PN Tilamuta, dan PN Marisa.
e-Eksaminasi merupakan sistem penilaian elektronik terhadap putusan hakim karier tingkat pertama oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Program ini merujuk pada kewenangan eksaminasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1967, yang memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri untuk mengevaluasi putusan hakim di lingkungannya.
“Eksaminasi putusan ini akan menjadi salah satu indikator penilaian dalam rapor hakim, khususnya pada indikator kinerja dengan bobot 10 persen,” ujar Hasanuddin, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilum.
Tujuan dari e-Eksaminasi adalah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas putusan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam promosi dan mutasi hakim. Program ini juga diharapkan mendorong peningkatan profesionalisme hakim tingkat pertama.
Hakim yang menjadi eksaminee adalah hakim karier tingkat pertama dengan putusan pidana dan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara eksaminatornya adalah Hakim Tinggi yang telah mengikuti bimbingan teknis eksaminasi, di luar pejabat Ketua dan Wakil Ketua PT.
Penilaian dilakukan berdasarkan empat indikator utama: kesesuaian format penulisan putusan mengacu pada SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022, kesesuaian dengan hukum acara (formil), kecukupan pertimbangan hukum (materil), dan pentingnya putusan. Masing-masing aspek memiliki kriteria penilaian dari “sangat sesuai” hingga “tidak sesuai” dengan bobot tertentu.
Proses e-Eksaminasi diawali dengan pengumuman periodisasi oleh Ditjen Badilum, dilanjutkan dengan penetapan penguji oleh PT. Admin pengadilan bertugas menyiapkan akun dan sistem, sedangkan para hakim mengunggah satu putusan pidana dan satu putusan perdata yang akan diverifikasi oleh Ketua atau Wakil Ketua PN sebelum diserahkan ke PT.
Setelah itu, Hakim Tinggi sebagai eksaminator melakukan penilaian dan memberi catatan, yang selanjutnya diverifikasi oleh Ketua atau Wakil Ketua PT.
Implementasi penuh program e-Eksaminasi diharapkan memperkuat sistem evaluasi hakim berbasis merit dan mempercepat reformasi di lingkungan peradilan umum. (Red)
