Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Perkara Koneksitas. Rakor dipimpin langsung oleh Jampidmil Mayjen TNI M. Ali Ridho ini bertujuan mengevaluasi penanganan perkara koneksitas serta menyamakan persepsi di tengah pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru. Hegiatan ini dilaksanakan di Grand Mahakam Hotel, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Dalam paparannya, Jampidmil memaparkan evaluasi menyeluruh sejak terbentuknya lembaga JAM PIDMIL. Ia menjelaskan bahwa perkara koneksitas yang melibatkan tindak pidana bersama antara sipil dan militer masih menghadapi tantangan struktural dan teknis, termasuk dualisme yurisdiksi dan disparitas penanganan perkara.
“JAM PIDMIL kini memiliki peran yang semakin krusial sebagai penghubung utama antara sistem peradilan umum dan militer, memastikan proses hukum berjalan selaras, efektif, dan adil,” tegasnya.
Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara koneksitas yang ditangani Kejaksaan sejak 2021 hingga September 2025. Dengan berlakunya KUHAP serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2025, diperlukan harmonisasi terhadap delik baru, penyesuaian posisi hukum pelaku, dan penguatan mekanisme penyidikan gabungan.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Asep N. Mulyana turut memaparkan perspektif baru penuntutan dalam KUHP 2023. Ia menekankan bahwa penuntutan kini dipandang sebagai bagian integral dari proses peradilan sejak tahap penyidikan.
“Proses peradilan pidana kini bekerja sebagai satu sistem terpadu (Integrated Criminal Justice System/ICJS) yang menuntut koordinasi erat antar-lembaga serta menerapkan mekanisme check and balance,” ujar Jampidum.
Jampidum juga menegaskan bahwa Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 memberikan kewenangan eksplisit kepada Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara koneksitas. Kewenangan ini kemudian didelegasikan kepada Jampidmil dan Kepala Kejaksaan Tinggi, sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2025.
“Dengan pembaruan KUHAP, penyelesaian perkara koneksitas kini memiliki landasan hukum yang semakin kuat melalui prinsip one unified judicial process, sekaligus mengakomodasi sensitivitas militer,” jelasnya.
Rakor ini menjadi tempat strategis untuk mengurangi perbedaan tafsir hukum dan memudahkan adaptasi teknis terhadap perubahan regulasi. Seluruh aparat penegak hukum mulai dari Kejaksaan, Oditurat TNI, hingga Polisi Militer di dorong menjaga integritas, profesionalisme, dan objektivitas dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Hasil Rakor diharapkan segera ditindaklanjuti menjadi rekomendasi strategis guna memperkuat kebijakan, sistem monitoring, serta memastikan penanganan perkara koneksitas berjalan profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika hukum nasional.(Red)
