Tanjungpinang, restorasihukum.com – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepri resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi pelaku tindak pidana. Penandatanganan yang berlangsung di Aula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri itu juga disertai Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara para Kepala Kejaksaan Negeri dan kepala daerah se-Kepri pada Kamis (04/12/2025).
Acara dimulai pukul 10.00 WIB dengan rangkaian prosesi resmi, termasuk menyanyikan lagu kebangsaan, mars Adhyaksa, hingga pemutaran video implementasi pelatihan bagi pelaku pidana kerja sosial.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kajati Kepri dan Gubernur Kepri, dilanjutkan secara paralel oleh para Kajari dengan masing-masing bupati/wali kota. Kesepakatan ini bertujuan menyatukan komitmen, membangun koordinasi efektif, serta memastikan pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ruang lingkup MoU mencakup penyediaan lokasi kerja sosial, pengawasan bimbingan, penyediaan data, pelaporan berkala, serta sosialisasi kepada masyarakat.
Kajati Kepri J. Devy Sudarso dalam sambutannya mengapresiasi dukungan seluruh pihak. Ia menegaskan pidana kerja sosial merupakan substansi baru dalam KUHP Nasional 2023 yang akan mulai berlaku 2 Januari 2026, sebagai bentuk pemidanaan alternatif yang lebih edukatif dan berorientasi pada pemulihan.
“Pelaksanaan pidana kerja sosial membutuhkan peran aktif pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam penyediaan sarana, prasarana, dan ruang sosial,” ujar Devy.
Sumber: restorasihukum.com
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kajati Kepri J. Devy Sudarso dan Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut MoU tersebut sebagai langkah progresif dalam mewujudkan pendekatan hukum yang restoratif dan humanis. Ia menekankan pentingnya koordinasi intensif serta sistem pengawasan dan evaluasi yang terukur.
“Kita ingin Kepri maju bukan hanya dalam pembangunan makro, tetapi juga tegak hukumnya dan kuat integritasnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur C pada Jampidum Kejagung, Agoes Soenanto Prasetyo, dalam arahannya mengingatkan bahwa penerapan pidana kerja sosial memerlukan kehati-hatian agar tetap menjunjung kepastian hukum dan keadilan. Ia menegaskan bentuk sanksi sosial harus proporsional dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Penandatanganan MoU dan PKS ini adalah momentum penting untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kemaslahatan,” tegasnya.
Acara ditutup dengan penyerahan plakat dan buku Desain Ideal Implementasi Social Service Order kepada Gubernur Kepri. Melalui sinergi ini, Kejati Kepri dan pemerintah daerah se-Kepri berkomitmen memperkuat penerapan pidana kerja sosial sebagai wujud penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Acara tersebut dihadiri Direktur C pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung RI, Agoes Soenanto Prasetyo, SH., MH., Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, Kajati Kepri J. Devy Sudarso, para kepala daerah, jajaran Kejati, Forkopimda Plus, pimpinan instansi, dan kepala OPD.(Red)
