Jakarta, restorasihukum.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Perum Bulog mempercepat distribusi minyak goreng, khususnya merek Minyakita, ke wilayah Indonesia Timur guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Tomsi menegaskan percepatan distribusi harus difokuskan ke daerah-daerah dengan tantangan logistik tinggi seperti Papua. Menurutnya, meski transportasi menuju wilayah kepulauan tidak mudah, penyaluran minyak goreng tetap harus dimaksimalkan.
“Dari Bulog tadi juga kami minta untuk penyaluran minyak goreng dipercepat, diperbanyak, dan Indonesia Timur ya, khususnya Papua. Walaupun kita memahami transportasinya sulit, tetapi tetap harus dimaksimalkan,” ujar Tomsi.
Berdasarkan data distribusi, wilayah Indonesia Timur yang meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua telah mendapatkan alokasi Minyakita sebesar 6.115 kiloliter. Namun hingga kini, realisasi penyalurannya baru mencapai sekitar 65 persen atau setara 4.025 kiloliter.
Karena itu, Kemendagri meminta pihak pemasok dan Bulog mempercepat proses pengadaan serta distribusi agar kebutuhan masyarakat di berbagai daerah dapat terpenuhi secara optimal.
Tomsi menjelaskan, tingginya biaya logistik akibat kondisi geografis wilayah kepulauan sering kali memicu harga minyak goreng melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk itu, forum pengendalian inflasi diminta lebih fokus membahas daerah-daerah dengan lonjakan harga signifikan agar solusi dapat segera diterapkan secara tepat sasaran.
Ia juga berharap rapat evaluasi mingguan pengendalian inflasi dapat terus dioptimalkan sebagai ruang koordinasi antarlembaga untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan inflasi secara lebih efektif.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, baik secara langsung maupun virtual, termasuk perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Perum Bulog.(Red)
