Jayawijaya, restorasihukum.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) turun langsung ke Provinsi Papua Pegunungan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Kegiatan ini digelar secara hybrid dari Baliem Pilamo Hotel, Kabupaten Jayawijaya, Senin (24/11/2025)..
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Rapat monev APBD ini diselenggarakan dalam rangka penguatan pembinaan, pengawasan, dan penyamaan persepsi di bidang tata kelola keuangan daerah, serta evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujar Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Rikie.
Rikie menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara tertib, patuh regulasi, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mengedepankan asas keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.
Ia menambahkan, monev dilakukan pada daerah dengan realisasi anggaran baik rendah maupun tinggi. Daerah dengan capaian rendah perlu dianalisis hambatannya, sementara daerah yang mencatat realisasi tinggi dapat menjadi contoh praktik baik.
Dalam pemaparannya, Rikie menyampaikan capaian realisasi APBD per 24 November 2025. Pada tingkat provinsi, realisasi pendapatan mencapai 78,20 persen dan realisasi belanja 72,00 persen. Pemerintah provinsi menargetkan masing-masing 95,00 persen dan 93,00 persen hingga akhir tahun.
Capaian kabupaten di wilayah Papua Pegunungan menunjukkan variasi sebagai berikut:
- Kabupaten Jayawijaya: Pendapatan 74,77 persen, belanja 57,56 persen, target keduanya 93,00 persen.
- Lanny Jaya: Pendapatan 75,00 persen, belanja 74,00 persen, target pendapatan 95,00 persen dan belanja 90,00 persen.
- Mamberamo Tengah: Pendapatan 80,73 persen, belanja 70,92 persen, keduanya ditargetkan 95,00 persen.
- Nduga: Pendapatan 72,05 persen, belanja 76,48 persen, target pendapatan 95,00 persen dan belanja 91,00 persen.
- Pegunungan Bintang: Pendapatan 77,71 persen, belanja 67,99 persen, target pendapatan 98,00 persen dan belanja 95,00 persen.
- Tolikara: Pendapatan 74,91 persen, belanja 59,26 persen; target pendapatan 99,65 persen dan belanja 96,22 persen.
- Yalimo: Pendapatan 74,00 persen, belanja 75,00 persen, target pendapatan 95,00 persen dan belanja 90,00 persen.
- Yahukimo: Pendapatan 81,04 persen, belanja 76,06 persen, target keduanya 95,00 persen.
Kegiatan ini dihadiri jajaran Ditjen Bina Keuda, Ditjen Bina Bangda, PPUPD Ahli Madya Itjen, serta unsur pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Pegunungan, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Inspektur Daerah, dan pejabat teknis lainnya.(Red)
