Jakarta, restorasihukum.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan kategori kementerian dalam Anugerah Hari Statistik Nasional 2026 yang digelar di The Grand Platinum Hotel, Jakarta, Sabtu (26/9/2026) malam.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Penghargaan diberikan atas kontribusi Kemendagri dalam mengoptimalkan data statistik sebagai dasar pembangunan daerah. Hal tersebut tercermin melalui sinergi Kemendagri dan BPS dalam pemanfaatan data untuk mendukung kebijakan pemerintah, termasuk pengendalian inflasi, harga komoditas, hingga evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Mendagri Tito mengapresiasi dukungan BPS dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap daerah, salah satunya dalam pengendalian inflasi. Menurutnya, data statistik membantu Kemendagri memantau perkembangan berbagai indikator daerah secara terukur sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah pengendalian.
“Perintahnya Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo sama yaitu untuk menjaga inflasi daerah. Otomatis dari mana startnya ini? … Beliau (Presiden Prabowo) sangat berbasis data, kami pun berbasis data, otomatis startnya dari data-datanya BPS,” ujar Tito.
Tito menjelaskan, sebelumnya data inflasi daerah umumnya dirilis sebulan sekali. Kemendagri kemudian memberikan masukan kepada BPS untuk mengembangkan instrumen penilaian yang dapat digunakan secara mingguan karena dinamika harga di daerah berlangsung cepat.
Melalui kerja sama tersebut, Kemendagri dan BPS mengembangkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang memuat perkembangan sejumlah komoditas pangan yang berpengaruh terhadap inflasi. Data tersebut kemudian digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pengendalian inflasi daerah, termasuk volatile food, administered prices, dan core inflation.
Data statistik juga dimanfaatkan Kemendagri dalam evaluasi kinerja Penjabat (Pj.) Kepala Daerah. Tito menyebut pemanfaatan data memungkinkan pemerintah melakukan diagnosis terhadap daerah yang mengalami tekanan harga sekaligus mengidentifikasi penyebab dan menentukan langkah penanganannya.
“Alhamdulillah dengan kerja sama seperti itu, karena dapat diagnosa yang tepat daerah mana yang tinggi, penyebabnya apa, maka terapinya juga bagus. Alhamdulillah [angka inflasi] bisa terkendali di angka yang dalam range 1,5 sampai 3,5 persen,” katanya.
Selain pengendalian inflasi, Tito mengatakan data BPS akan dimanfaatkan untuk memonitor pertumbuhan ekonomi di daerah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kemendagri bersama pihak terkait akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Tito juga mengapresiasi jajaran BPS yang disebutnya sebagai silent warrior. Menurutnya, peran BPS tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widya Sari Dewi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian, serta pihak terkait lainnya. (Red)
