Jember, restorasihukum.com – Terkait perkara dugaan korupsi tukar guling tanah eks Brigade Infantri 9, aparat Kejaksaan Negeri Jember mengeksekusi Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember, Jawa Timur, Hasi Madani. Selanjutnya Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah terhadap Hasi.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember Hambaliyanto, mengungkapkan bahwa kini terdakwa langsung di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.
Menurut Hambaliyanto, eksekusi terhadap Hasi ini sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung, bahwa Hasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama. “Menghukum terdakwa 6 tahun dan denda 500 juta subsider 8 bulan kurungan. Tak ada kewajiban bayar uang pengganti,” ujarnya.
Untuk di ketahui sebelumnya, Hasi Madani sebenarnya sudah divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus tukar guling tanah eks Brigif pada 2010.
Atas perbuatan Hasi ini, negara dirugikan sekitar Rp 9 miliar. Saat tersangkut kasus ini, Hasi menjabat Asisten Tata Praja.
Sebenarnya tanah eks Brigif ini aset Pemkab Jember yang dibeli dari PT Perkebunan Nusantara 27 pada 1986, yang selanjutnya tanah itu dijadikan markas militer.
Namun setelah berapa lama Pemkab Jember baru mengetahui jika aset itu adalah milik mereka. Bupati MZA Djalal lantas mengajukan izin tukar guling dengan pengusaha pada 2007.
Dan saat itu DPRD Jember menyetujui tukar guling tanah tersebut. Namun belakangan yang terjadi bukan tukar guling, melainkan penjualan aset.
Dari penjualan itu Pemkab Jember mendapat pemasukan Rp 11 miliar yang digunakan membangun fasilitas penunjang medis RS Daerah dr. Soebandi sebesar Rp 9 miliar, fasilitas medis RSD Balung sebesar Rp 1,5 miliar, dan RSD Kalisat sebesar Rp 500 juta.
Adanya tukar guling inilah yang akhirnya menyeret mantan Sekretaris Kabupaten Jember Djoewito dan Kepala Bagian Tata Usaha Pemerintahan Sudiyanto harus berurusan dengan hukum.
Dalam kasus ini, Kejaksaan menilai ada kerugian negara sebesar Rp 9 miliar, karena nilai aset seharusnya Rp 20 miliar. Bukan itu saja dalam hal ini juga tidak di temukan adanya tender investasi.
Seperti di ketahui, saat ini di atas lahan eks Brigif itu tengah dibangun pusat perbelanjaan ‘one stop shopping’ dengan nilai investasi sekitar Rp 1 triliun.
Sementara itu, untuk terdakwa Sudiyanto, Kejaksaan Negeri Jember belum menerima putusan kasasi dari Mahkamah Agung.(srf)
