Gunungsitoli,restorasihukum.com -Ketua DPD JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Kota Gunungsitoli minta Pemerintah Kota Gunungsitoli agar serius membenahi sistim perpakiran di Kota Gunungsitoli yang sampai sekarang masih belum ada legal standing yang dapat membuat kenyamanan bagi pemanfaat parkir, Gunungsitoli, Sumatera Utara. Senin (11/12/2017) siang.
“Kami melihat perpakiran di kota Gunugsitoli masih belum serius ditangani mulai dari titik legal standing wilayah parkir sampai tanggungjawab Petugas Parkir pada kendaraan masih belum jelas”, ujar Ketua DPD JPKP Kota Gunungsitoli.
Kita harapkan Dinas Perhubungan agar serius menata perpakiran di kota Gunungsitoli, tegas Ketua DPD JPKP Kota Gunungsitoli Imansius Telaumbanua.
Dikatakannya, dimana-mana semua ada juru parkir sekitar kota Gunungsitoli, dan lebih aneh lagi petugas parkir tidak tahu baca tulis dan tidak bisa berbicara serta berpakain premanlah, ini kan Kota, wajib semuanya ditata rapi dan membuat warga nyaman. ” terang Imansius.
Saya kira para pemanfaat parkir pasti sudi dan tulus memberi uang karcis parkir bila jelas dan legalitas petugasnya juga jelas, sambungnya.
Untuk itu kami harap di akhir tahun ini Kepala Dinas Perhubungan bisa membuktikan kinerja dengan membenahi sistim perpakiran di kota Gunungsitoli.
Disamping itu Dinas PPKAD diharapkan mampu mengawasi dan tangani retribusi parkir ini sebagai PAD Kota Gunungsitoli, hitung hitungan kami bisa mencapai ratusan juta pertahun, karcis sebagai bukti penerimaan harus diregistrasi legal agar tidak ada praduga dari pemanfaat parkir dan penyalahgunaan uang parkir tersebut.
Dari salah seorang warga yang tidak bisa disebut namanya menyampaikan bahwa “Parkir di kota masih perlu perbaikan sistim mulai titik tempat parkir, karcis, petugas dan pengawasan retribusi parkir, kami sampai saat belum nyaman dan terganggu dengan situasi perparkiran yang tidak jelas” (al)
