Tanjung Selor, restorasihukum.com – Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Utara melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang digelar di Gedung PT Kalimantan Utara, pada Senin (05/01/2026).
Ketua PT Kalimantan Utara, Marsudin Nainggolan, menegaskan bahwa integritas hakim dan aparatur peradilan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, melainkan harus tercermin secara nyata dalam sikap, perilaku, serta setiap putusan yang dihasilkan.
“Pakta Integritas bukan sekadar formalitas atau rutinitas tahunan. Integritas tidak berhenti pada tanda tangan, tetapi harus hidup dalam tindakan, keputusan, dan tanggung jawab kita sehari-hari,” tegas Marsudin dalam sambutannya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Hakim Non Palu, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) PT Kalimantan Utara. Dalam pemaparannya, Ketua PT Kaltara menekankan pentingnya Pakta Integritas sebagai landasan moral dan profesional bagi seluruh jajaran.
Bagi para hakim, Pakta Integritas merupakan peneguhan amanah konstitusional kekuasaan kehakiman yang harus dijalankan secara independen, imparsial, serta bebas dari intervensi dan konflik kepentingan. Marsudin menegaskan bahwa setiap putusan hakim tidak hanya dinilai dari aspek hukum positif, tetapi juga diuji oleh nurani, etika, dan integritas pribadi.
Sementara itu, bagi Panitera, Sekretaris, dan ASN, Pakta Integritas dimaknai sebagai komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan secara terukur dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan arah pembaruan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Marsudin juga menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan sarana yang modern, melainkan oleh integritas aparatur yang menjalankannya.
“Kepercayaan masyarakat lahir dari konsistensi sikap dan perilaku aparatur peradilan. Oleh karena itu, Pakta Integritas harus menjadi kompas moral dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, PT Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di wilayah Kalimantan Utara.(Red)
