Sorong, restorasihukum.com – Di balik hamparan tanah adat di pesisir Sorong, Papua Barat Daya, muncul kisah pelik mengenai sengketa tanah adat Marga Bewela yang kembali mencuat setelah Willem RN Buratehi Bewela mencabut Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang pernah ia tandatangani pada 2013.
Willem, ahli waris almarhumah Robeka Bewela, menilai dokumen pelepasan tanah seluas 82.650 meter persegi di Tanjung Kasuari—sekarang Suprauw, Distrik Maladumes—itu dibuat dengan cara “pembohongan dan pembodohan” oleh oknum mafia tanah yang berusaha menguasai aset adat mereka.
Surat pelepasan tersebut dialihkan kepada Paulus George Hung, warga negara Malaysia, yang menggunakan dokumen itu untuk mendapatkan izin reklamasi dari Pemerintah Kota Sorong. Namun, menurut Willem, ia tidak pernah dilibatkan dalam proses pengukuran atau kesepakatan yang sah.
Kasus ini menimbulkan pertentangan antara hukum adat Malamoi dan dokumen administratif yang digunakan oleh pihak luar untuk mengklaim tanah warisan adat tersebut. Pelepasan tanah oleh Willem dianggap tidak sah secara adat, sementara secara administratif dokumen tersebut telah dipakai oleh pihak ketiga.
Willem pun membawa kasus ini ke ranah publik dengan menyampaikan surat pencabutan hak kepada berbagai institusi, termasuk Gubernur Papua Barat Daya, DPRD, Majelis Rakyat Papua, BPN, dan Lembaga Adat Malamoi. Ia menuntut keadilan sekaligus membuka tabir praktik mafia tanah yang kerap menjerat masyarakat adat di Papua.
Alumni Lemhannas RI, Wilson Lalengke, menilai langkah Willem sebagai sikap berani melawan praktik mafia tanah yang memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat adat terhadap administrasi formal. Wilson menekankan negara harus segera hadir melindungi hak ulayat masyarakat adat sesuai Pasal 18B UUD 1945.
“Kasus ini adalah alarm keras bagi pemerintah daerah dan pusat. Aparat penegak hukum harus menindaklanjuti dugaan pemalsuan dan penipuan dokumen. Jangan biarkan masyarakat adat terus menjadi korban,” tegas Wilson.
Wilson juga mengajak Lembaga Adat Malamoi untuk mengawal proses hukum agar pelepasan tanah adat benar-benar sesuai dengan legitimasi adat dan hukum nasional. Kasus tanah adat Marga Bewela menjadi simbol perjuangan mempertahankan marwah adat di tengah tekanan mafia tanah dan kepentingan ekonomi-politik di Sorong.(Red)
