Jakarta, restorasihukum.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyoroti pentingnya peran sekretaris daerah (sekda) sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat di daerah. Ia menegaskan, sekda harus memiliki pemahaman yang kuat agar kebijakan pusat dapat dijalankan secara efektif di lapangan.
Hal ini disampaikan Tomsi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI), Jumat (20/6/2025) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Rakernas mengusung tema “Optimalisasi Penataan PPPK dan Tata Kelola Pengembangan Karier ASN serta Sinkronisasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional di Daerah.”
“Presiden sangat berharap para Sekda menjadi tulang punggung dalam menggerakkan seluruh program prioritas dan kebijakan daerah,” ujarnya.
Tomsi juga mengulas sejumlah program pro-rakyat yang menjadi prioritas nasional, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel), program pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), layanan cek kesehatan gratis, serta Sekolah Rakyat.
Ia mencontohkan, program Sekolah Rakyat sedang dikembangkan untuk anak-anak kurang mampu. Untuk mendukung program ini, Pemda diminta menyediakan lahan agar sekolah dapat dibangun dan menampung sekitar seribu siswa miskin di tiap lokasi.
Di sisi lain, Tomsi juga mendorong pemerintah daerah untuk turut berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan mempercepat realisasi belanja APBD. Menurutnya, lambatnya penyerapan anggaran akan menghambat perputaran ekonomi di daerah.
“Jika uang pemerintah tidak segera dibelanjakan, maka aktivitas ekonomi di daerah akan stagnan dan lesu,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia mengingatkan Pemda agar menyederhanakan proses perizinan investasi. Kemendagri telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk mendukung kemudahan perizinan. Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) juga diharapkan memperkuat layanan terpadu dan menarik minat investor.
Tomsi meyakini bahwa kemudahan perizinan akan mempercepat pembangunan daerah dan membuka lapangan kerja baru. “Begitu izin dikeluarkan, otomatis tenaga kerja akan terserap,” pungkasnya.
Rakernas ini turut dihadiri Sekda Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni selaku Ketua Umum FORSESDASI, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, para Sekda provinsi se-Indonesia, Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) FORSESDASI dari seluruh provinsi, serta tamu undangan lainnya. (Red)
