Jakarta, restorasihukum.com — Perseteruan antara PT Riau Sakti United Plantations (RSUP) dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir terkait pemasangan plang bertuliskan “Penertiban Kawasan Hutan (PKH)” di area kantor perusahaan mulai menarik perhatian publik secara luas.
Menanggapi polemik ini, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, yang juga dikenal sebagai aktivis keterbukaan informasi dan pemerhati kebijakan publik, menegaskan pentingnya kedua pihak untuk mengedepankan transparansi dan tidak saling menyalahkan tanpa bukti sah.
“Kita hanya disuguhkan opini, bukan data valid. RSUP mengklaim lahannya legal, sementara kejaksaan menyebut wilayah itu masuk kawasan hutan sesuai peta pusat. Publik berhak mengetahui kebenaran melalui dokumen yang terbuka,” ujar Wilson, Selasa (22/7/2025).
Ia menyoroti ketidakkonsistenan prosedur, terutama ketika aktivitas perusahaan tetap berjalan normal meski telah dipasangi plang PKH. Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan implementasi kebijakan.
“Kalau memang ilegal, kenapa aktivitasnya tidak dihentikan? Tapi kalau sah, kenapa perusahaan tidak membawa kasus ini ke ranah hukum? Ini bukan sekadar soal klaim, tapi menyangkut kepastian hukum di negara ini,” jelasnya.
Wilson menambahkan bahwa penegakan hukum di daerah bisa tercoreng bila kejaksaan hanya bertindak berdasarkan perintah tanpa verifikasi lapangan. Ia mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara komando.
Lebih lanjut, ia menantang Kejati Riau dan Satgas PKH untuk secara terbuka mempublikasikan peta kawasan, surat tugas, serta koordinat lahan yang disengketakan. Tak hanya itu, ia juga mendesak PT RSUP menunjukkan bukti legalitas penguasaan lahannya.
“Jangan jadikan konflik ini sebagai ajang saling gertak. Rakyat ingin tahu siapa yang benar, bukan siapa yang paling lantang bersuara,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas ini.
Sebelumnya, PT RSUP yang berada di bawah PT Sambu Group meminta klarifikasi terkait penetapan kawasan hutan, karena menduga adanya kekeliruan dalam penentuan koordinat. Menanggapi itu, Kasi Penkum Kejati Riau, Zikrullah, menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi, lahan seluas 237,17 hektar milik RSUP memang termasuk dalam kawasan hutan.
“Sudah dikonfirmasi, lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan,” ujar Zikrullah, Senin (21/7/2025).
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum memberikan tanggapan atas pernyataan Kejati Riau. Sementara itu, PPWI Inhil bersama PPWI Pusat menyatakan akan mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung untuk meminta penjelasan lebih lanjut, guna memastikan apakah kasus ini murni penegakan hukum atau ada unsur lain yang bermain. (TIM/Red)
