Jakarta, restorasihukum.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dua alasan utama penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman pada tahun 2024.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, alasan pertama adalah kendala dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang menjadi unsur penting dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
“Penerbitan SP3 oleh KPK sudah tepat karena tidak terpenuhinya kecukupan alat bukti, khususnya terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam proses penyidikan Pasal 2 dan 3,” ujar Budi.
Pasal yang dimaksud merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, Budi belum merinci lebih lanjut jenis kendala yang dihadapi KPK, apakah terkait metode penghitungan, sumber daya manusia, atau aspek lainnya.
Alasan kedua, menurut Budi, KPK tidak dapat menerapkan pasal dugaan penerimaan suap, yakni Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor, karena perkara tersebut telah kedaluwarsa.
Ia menjelaskan bahwa dugaan penerimaan suap oleh Aswad Sulaiman yang terjadi pada periode 2007–2009 sudah melewati batas waktu penuntutan. Berdasarkan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, kewenangan menuntut pidana berakhir setelah 12 tahun sejak perbuatan dilakukan, atau pada 2021.
“Oleh karena itu, KPK memutuskan menerbitkan SP3 dengan mempertimbangkan kedua alasan tersebut guna memberikan kepastian dan kejelasan hukum kepada para pihak,” ujar Budi.
Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan asas pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU KPK, yang meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sebelumnya, pada 4 Oktober 2017, KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka dugaan korupsi terkait penerbitan izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi di Kabupaten Konawe Utara pada periode 2007–2014.
KPK menduga Aswad menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,7 triliun dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh melalui proses perizinan melawan hukum. Selain itu, KPK juga menduga Aswad menerima suap hingga Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan tambang pada periode 2007–2009.
Dalam proses penyidikan, KPK sempat memeriksa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 18 November 2021 sebagai saksi, terkait kepemilikan tambang nikel di Konawe Utara. KPK juga sempat berencana menahan Aswad pada 14 September 2023, namun penahanan batal dilakukan karena yang bersangkutan dilarikan ke rumah sakit.
Pada 26 Desember 2025, KPK secara resmi mengumumkan penghentian penyidikan perkara tersebut karena tidak ditemukan kecukupan alat bukti. Sementara itu, pada 28 Desember 2025, pimpinan KPK periode 2015–2019 Laode Muhammad Syarif menyatakan bahwa pada 2017 perkara tersebut telah memiliki kecukupan bukti untuk dugaan suap, sedangkan penghitungan kerugian negara saat itu masih dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.(Red)
