Jakarta,restorasihukum.com – Pada Minggu, 7 September 2025 Pekan ini, Indonesia diguncang gelombang protes besar-besaran yang dipicu oleh polemik tunjangan anggota DPR. Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan di sejumlah kota, memunculkan kekhawatiran soal stabilitas hukum dan ketertiban.
Di tengah situasi tersebut, perhatian publik juga tertuju pada mulai diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang disahkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2023. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional, menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda.
KUHP baru membawa berbagai pembaruan, termasuk pengakuan terhadap hukum adat, pengaturan kejahatan digital, serta redefinisi terhadap sejumlah tindak pidana. Namun, tidak sedikit pasal yang menuai kritik, terutama yang dinilai dapat membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
Ketegangan sosial yang terjadi saat ini menjadi ujian awal bagi penerapan KUHP baru. Pertanyaannya, sejauh mana hukum pidana yang diperbarui ini mampu merespons dinamika sosial yang berkembang cepat?
Contohnya, dalam konteks kerusuhan yang terjadi baru-baru ini, tindakan seperti penjarahan atau perusakan fasilitas publik bisa masuk dalam ranah pidana. Namun, KUHP baru belum memiliki preseden atau rujukan konkret dalam menangani tindak pidana yang terjadi dalam situasi sosial luar biasa seperti ini.
Peran Hakim dan MA Sangat Menentukan
Dalam situasi seperti ini, peran Mahkamah Agung (MA) dan para hakim menjadi sangat krusial. MA memiliki kewenangan untuk memberikan pedoman teknis melalui Surat Edaran (SEMA) atau peraturan lainnya, demi menjaga keseragaman tafsir terhadap pasal-pasal dalam KUHP baru.
Sementara itu, para hakim di lapangan diharapkan tidak hanya berpegang pada teks undang-undang secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi psikologis masyarakat saat memutus perkara. Penegakan hukum harus tetap adil, namun tidak boleh mengabaikan latar belakang yang melingkupi terjadinya suatu tindak pidana.
Bukan Alat Represi, Tapi Pilar Keadilan
Pemerintah bersama Mahkamah Agung juga didorong untuk melakukan sosialisasi yang masif mengenai substansi KUHP baru. Pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi langkah penting agar implementasi aturan tidak menimbulkan multitafsir, apalagi penyalahgunaan.
Kritik terhadap beberapa pasal sensitif, seperti pasal penyebaran berita bohong atau penghinaan terhadap lembaga negara, menunjukkan perlunya dialog terbuka antara pembuat kebijakan dan masyarakat sipil. Tanpa itu, KUHP baru justru berisiko memicu keresahan yang lebih besar.
Ke depan, KUHP ini diharapkan bukan menjadi instrumen represif, melainkan sarana penegakan hukum yang modern dan humanis. Prinsip keadilan restoratif, yang juga tercermin dalam beberapa pasal KUHP baru, harus benar-benar menjadi arah implementasi.
Dalam dunia yang terus berubah cepat, hukum pidana nasional perlu mampu menjawab tantangan zaman—bukan menjadi penghalang perubahan, tetapi penyangga stabilitas dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.(Red)
