Jakarta,restorasihukum.com – Pada Minggu, 7 September 2025 Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada tahun 2026 akan menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum pidana nasional. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 54 ayat (2) yang memperkenalkan konsep judicial pardon atau pemaafan hakim.
Ketentuan ini memberi kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana, meskipun terdakwa terbukti bersalah. Hakim dapat mempertimbangkan “ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, situasi saat tindak pidana dilakukan, serta perkembangan setelahnya”, dengan tetap berlandaskan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Langkah Humanisasi Hukum Pidana
Judicial pardon dimaknai sebagai upaya menghumanisasi sistem peradilan yang selama ini dinilai terlalu kaku dan berorientasi pada kepastian hukum semata. Dalam praktiknya, mekanisme ini dapat memberikan keadilan yang lebih proporsional, terutama untuk kasus ringan seperti pencurian kecil atau tindak kekerasan spontan.
Namun, di balik sisi positifnya, konsep ini juga menyimpan sejumlah tantangan serius dalam implementasinya. Potensi Bias dan Ketimpangan
Ketentuan yang bersifat subjektif ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya bias kognitif dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa panduan yang ketat, keputusan hakim bisa dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti penampilan, latar belakang sosial, atau bahkan relasi kekuasaan.
Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, hal ini berpotensi menimbulkan diskriminasi terselubung. Seorang terdakwa dari kelompok marjinal bisa saja diperlakukan berbeda dengan mereka yang memiliki akses ekonomi atau politik.
Efek Jera Bisa Terkikis
Kekhawatiran lain adalah berkurangnya efek pencegahan dari hukum pidana. Jika masyarakat mulai menganggap bahwa “bisa dimaafkan” adalah kemungkinan nyata, maka ada risiko munculnya moral hazard—khususnya untuk tindak pidana ringan namun berulang seperti pelanggaran lalu lintas atau kekerasan dalam rumah tangga.
Tanpa regulasi dan kontrol yang memadai, judicial pardon dapat berubah dari alat keadilan menjadi celah yang merusak fungsi preventif hukum.
Kepastian Hukum Terancam
Aspek paling krusial yang dipertaruhkan adalah kepastian hukum. Tanpa parameter yang objektif, putusan bisa berbeda untuk kasus serupa hanya karena preferensi hakim. Hal ini menimbulkan disparitas yang bisa menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Sejumlah hakim juga menyuarakan kekhawatiran ini. Salah satunya adalah Catur Alfath Satriya yang dalam wawancara tahun lalu menyebut bahwa “penerapan judicial pardon masih terlalu abstrak, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi antarputusan.”
Langkah Mitigasi yang Mendesak
Sebelum KUHP baru mulai berlaku, sejumlah langkah mitigasi perlu segera dilakukan:
1. Penyusunan pedoman teknis yang jelas dan dapat diukur, termasuk batas nilai kerugian, jenis tindak pidana yang dapat diberikan pardon, serta pertimbangan sosial yang relevan.
2. Pengawasan dan akuntabilitas perlu diperkuat. Setiap putusan pemaafan harus disertai alasan hukum yang transparan dan terbuka untuk evaluasi publik. Mekanisme review berkala juga dibutuhkan untuk menilai konsistensi praktik di lapangan.
3. Pelatihan khusus bagi hakim, tidak hanya terkait aspek teknis hukum, tetapi juga sensitivitas sosial dan manajemen bias kognitif, agar judicial pardon tidak disalahgunakan.
4. Partisipasi masyarakat, termasuk tokoh adat dan ahli hukum, dapat dilibatkan dalam forum konsultasi bagi kasus-kasus tertentu tanpa mengganggu independensi peradilan.
Menjaga Keseimbangan
Judicial pardon merupakan inovasi hukum yang potensial menjadi terobosan besar dalam sistem pidana nasional. Namun, tanpa rambu-rambu yang ketat, konsep ini bisa menciptakan ketidakadilan baru dalam balutan humanisme semu.
Keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum menjadi kunci. Jika diterapkan dengan tepat, judicial pardon bisa menjadi simbol kemajuan hukum Indonesia. Namun jika dibiarkan tanpa kontrol, ia bisa mengaburkan batas antara keadilan dan kesewenang-wenangan.(Red)
