Jakarta, restorasihukum.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Forum Diskusi Aktual atau Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Dashboard Data Terintegrasi sebagai bagian dari pengembangan program BSKDN Satu Data. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat arah transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang efisien, terpadu, dan berbasis data.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya menegaskan pentingnya penerapan SPBE sebagai fondasi birokrasi digital yang modern.
Sumber: restorasihukum.com
“Kegiatan FGD ini merupakan bagian penting dari upaya kita bersama dalam membangun birokrasi modern yang berbasis data, terintegrasi, dan digital. Melalui SPBE, kita berupaya mewujudkan pemerintahan digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga cerdas dalam menggunakan data untuk mendukung kebijakan publik,” ujar Yusharto, (23/10/2025).
Yusharto menambahkan bahwa transformasi digital kini bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar agar birokrasi tetap relevan, efektif, dan dipercaya masyarakat. Menurutnya, penerapan SPBE menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat serta tepat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyusunan Peta Jalan SPBE BSKDN dan pengembangan Dashboard Data Terintegrasi BSKDN Satu Data merupakan dua inisiatif yang saling melengkapi. Peta jalan tersebut akan menjadi panduan strategis dalam pelaksanaan transformasi digital, mencakup penguatan tata kelola, sistem informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur.
Adapun Dashboard Data Terintegrasi menjadi dasar pengelolaan data internal BSKDN guna mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) dan analisis data yang akurat. Melalui dashboard ini, BSKDN membangun ekosistem data yang menyajikan informasi secara real-time dan menjadi sumber data tunggal (single source of truth) bagi seluruh unit kerja.
“Dashboard ini tidak hanya menampilkan data, tetapi menjadi alat analisis strategis bagi pimpinan dalam memantau kinerja kebijakan, memetakan isu-isu prioritas, dan mengarahkan pengambilan keputusan yang cepat serta tepat,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, Rudiarto Sumarwono, Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, memaparkan konsep SPBE dan transformasi e-Government menuju Smart Governance berbasis kecerdasan buatan (AI) di era Singularity. Ia menilai digitalisasi menjadi kunci efisiensi dan aksesibilitas pemerintahan modern.
“BSKDN memiliki potensi besar menjadi pelopor kebijakan berbasis bukti. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan saat ini dengan cara lama, melainkan dengan pengetahuan baru dan inovasi yang terdepan,” tutupnya.
Selain itu, hadir pula narasumber lain, antara lain Gunawan Pria Utama dari Pusat Kajian Analisis Data Universitas Budi Luhur yang membahas arsitektur SPBE BSKDN dan integrasi dashboard data, serta Boby Yonan Rhamadian, Kepala Bagian Program dan Umum Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, yang memaparkan arsitektur SPBE Kemendagri dan mekanisme integrasi antarunit kerja.(Red)
