Jakarta, restorasihukum.com – Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung secara resmi mengeluarkan Surat 2/BP/PW1.1.1/I/2026 yang membahas kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada Jumat (02/01/2026).
Surat tersebut ditujukan kepada pejabat eselon I dan II, pimpinan pengadilan tingkat banding dan pertama, para hakim, serta aparatur negara yang wajib lapor di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan terkait.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 3/2024 yang mengubah Peraturan KPK Nomor 07/2016, yang mengatur prosedur pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pejabat yang diwajibkan melaporkan LHKPN meliputi Hakim Agung, hakim di pengadilan tingkat banding dan pertama, hakim ad hoc, pejabat eselon I hingga III, serta panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
Kewajiban berlaku untuk kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan bendaharawan di unit eselon I Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat banding. LHKPN ini adalah laporan untuk periode tahun 2025, yang mencakup harta penyelenggara negara dari 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Pengisian laporan harus diselesaikan paling lambat 28 Februari 2026 melalui sistem elektronik di https://elhkpn.kpk.go.id/.
Informasi panduan pelaporan dapat diakses di https://bit.ly/panduanpelaporanLHKPN, formulir pelaporan di https://elhkpn.kpk.go.id/ (pilih menu unduh), daftar wajib lapor di https://bit.ly/wajiblaporMA2025 per 02 Januari 2026, dan informasi terkait admin serta peraturan di https://bit.ly/daftaradmin_peraturanterkait.
Plt. Kepala Bawas, mengimbau agar pimpinan satuan kerja memastikan seluruh aparatur mematuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan. Bukti pelaporan harus diunggah ke aplikasi SIKEP paling lambat 31 Maret 2026. Para penyelenggara negara wajib mengunggah bukti pelaporan bersama dengan lembar pengumuman LHKPN 2025, sementara aparatur yang tidak diwajibkan melaporkan LHKPN diharuskan mengunggah bukti penerimaan SPT Tahunan 2025.
Pelaporan LHKPN bagi hakim merupakan bagian dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), terutama dalam prinsip kejujuran. Selain itu, penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) juga diwajibkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02/2023 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota TNI, dan anggota Polri.
Mahkamah Agung mengingatkan semua penyelenggara negara untuk segera mengisi LHKPN dan aparatur negara untuk mengisi LHKAN sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Kewajiban ini bertujuan untuk mendukung transparansi, menjaga integritas, serta mencegah tindak pidana korupsi.
“Kepatuhan terhadap pelaporan ini adalah bagian dari upaya memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas aparatur peradilan,” ujar Suradi, sebagaimana dikutip dari website Bawas Mahkamah Agung.
Dokumen lengkap Surat dapat diakses pada Kewajiban Penyampaian e-LHKPN dan Bukti LHKAN Tahun 2025 di Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.(Red)
