Surabaya, restorasihukum.com – Anggota Komisi Reformasi Polri Mahfud MD menegaskan bahwa lembaga yang dibentuknya bukanlah atasan atau pengawas Polri. Sebaliknya, komisi ini hadir sebagai mitra strategis yang ingin memperbaiki berbagai persoalan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
“Kita bukan atasan Polri, kita bukan inspektur yang memeriksa Polri, tapi mau memperbaiki bersama dengan Polri. Dan Polri terbuka punya catatan-catatan yang sama tentang kelemahan dirinya,” kata Mahfud usai menghadiri DIRAYA 2025: Diskusi Bersama Rakyat di Universitas Airlangga, Surabaya, (14/11/2025).
Mahfud menyebut pihaknya telah mengidentifikasi 27 persoalan utama yang membelit institusi Polri. Seluruh temuan itu berasal dari laporan masyarakat yang diterima selama beberapa waktu terakhir.
“Dari begitu banyak itu, setiap ada orang lapor, saya catat. ‘Oh, ini pemerasan, oh ini kasus narkoba, oh ini masalah penganiayaan,’” jelasnya.
Meski persoalan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klaster besar, Mahfud menegaskan bahwa jumlah pastinya tetap 27 kasus, sesuai catatan yang dihimpunnya.
Mahfud menekankan, tidak ada prioritas khusus dalam penanganan masalah-masalah tersebut. Semua isu akan dibahas bersama Polri secara setara, dengan data yang dicocokkan dan solusi yang dicapai secara kolektif.
“Semua, enggak ada prioritas. Kita bicara dengan Polri, bukan sepihak. Semua disampaikan ke Polri, dicocokkan datanya, lalu dicari jalan keluar bersama. Kita tidak menempatkan diri sebagai atasan Polri,” pungkas Mahfud.
Langkah ini menunjukkan upaya komisi untuk memperkuat reformasi internal Polri tanpa menimbulkan kesan intervensi atau kontrol sepihak, melainkan kemitraan konstruktif dengan institusi penegak hukum.(Red)
