Maluku, restorasihukum.com – Pengadilan Negeri (PN) Saumlaki mencatat langkah penting dalam pembaruan hukum pidana dengan menerapkan Restorative Justice melalui persidangan pidana secara elektronik, (12/11/2025).
Sidang ini berlangsung untuk perkara pidana nomor register 54/Pid.B/2025/PN Sml, di bawah kepemimpinan Hakim Ketua I Made Bima Cahyadi, dengan Hakim Anggota Ratumela Marten Petrus Sabono dan Stefanus Fernandus, serta didampingi Panitera Pengganti Hendrawiyanto.
Perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, yang berada di wilayah cukup jauh dari PN Saumlaki. Hal ini menjadi alasan praktis bagi pengadilan untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui persidangan elektronik, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 dan SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022.
Ketua Majelis Hakim menekankan bahwa penerapan Restorative Justice berfokus pada pemulihan hubungan antara terdakwa dan korban, bukan semata-mata penghukuman. Saat persidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan dan secara langsung memohon maaf kepada korban.
Persidangan kemudian dilanjutkan secara virtual, dihadiri korban beserta keluarga. Majelis Hakim memfasilitasi proses mediasi adat dan kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan perdamaian, yang ditandatangani secara elektronik dan menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan.
“Capaian ini menunjukkan keberhasilan menerapkan Restorative Justice secara modern, humanis, dan berbasis teknologi, sekaligus menjadi contoh praktik baik bagi pengadilan di wilayah kepulauan dan daerah dengan tantangan geografis serupa,” ujar Ketua Majelis Hakim.
Keberhasilan sidang elektronik ini menegaskan komitmen PN Saumlaki untuk peradilan yang adaptif, efisien, dan berpihak pada keadilan restoratif, sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana di Indonesia.(Red)
