Mahkamah Agung Buka Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap 23 Tahun 2025

Jakarta, restorasihukum.com – Mahkamah Agung Republik Indonesia mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tahap 23 tahun 2025. Pendaftaran akan dibuka mulai Kamis, 17 Juli 2025, dan ditutup pada Jumat, 15 Agustus 2025. Calon peserta dapat mendaftar secara online melalui situs resmi di http://adhoc.mahkamahagung.go.id.

Rekrutmen ini ditujukan bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan pengalaman di bidang hukum untuk bertugas sebagai Hakim Ad Hoc di Pengadilan Tipikor tingkat pertama dan banding.

Dalam pengumuman resmi bernomor 05/Pansel/Ad Hoc TPK/VII/2025, disebutkan bahwa pelamar wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain berstatus WNI, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki gelar Sarjana Hukum atau sarjana lain dengan pengalaman hukum minimal 15 tahun. Selain itu, pelamar harus berusia minimal 40 tahun dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Setelah menyelesaikan pendaftaran online, peserta diwajibkan mengirimkan dokumen fisik ke Panitia Daerah di Pengadilan Tinggi sesuai dengan wilayah pendaftaran, paling lambat tanggal 15 Agustus 2025.

Proses seleksi terdiri dari seleksi administrasi, ujian tertulis (buku boleh dibuka), asesmen profil, dan wawancara.

Mahkamah Agung mengajak seluruh putra-putri bangsa terbaik untuk berperan aktif dalam memperkuat integritas lembaga peradilan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pengumuman hasil seleksi dan informasi mengenai tahapan berikutnya akan disampaikan melalui situs resmi Mahkamah Agung di www.mahkamahagung.go.id serta media sosial resminya.

Berikut persyaratan lengkap bagi pelamar:

1. Warga Negara Republik Indonesia;

2. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit pemerintah;

4. Memiliki gelar Sarjana Hukum atau sarjana lain dengan pengalaman hukum minimal 15 tahun di bidang seperti Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Pertanahan, Pasar Modal, atau Pajak;

5. Berusia minimal 40 tahun saat pendaftaran;

6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

7. Tidak pernah dijatuhi pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;

9. Memiliki integritas moral yang tinggi, jujur, adil, cakap, dan reputasi baik;

10. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;

11. Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

12. Bersedia mengikuti pelatihan Hakim Tipikor;

13. Bersedia melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjabat sebagai Hakim Ad Hoc;

14. Bagi PNS, harus memiliki izin tertulis dari atasan langsung atau yang berwenang;

15. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan jika mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sesuai ketentuan panitia.

(Red)