Jakarta, restorasihukum.com – Pada 7 Oktober 2025 Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa gugatan terhadap harta warisan tidak tunduk pada asas kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini menandai salah satu kaidah hukum progresif dalam yurisprudensi Indonesia.
Penegasan tersebut merujuk pada Putusan MA Nomor 6 K/Sip/1960 tertanggal 9 Maret 1960, yang menyatakan bahwa:
“Gugatan terhadap Harta Warisan yang dikuasai oleh pihak lain, tidak tunduk pada asas ‘Kadaluwarsa’ atau ‘Verjaring’.”
Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris
Asas kadaluwarsa dalam hukum perdata umumnya menetapkan batas waktu 30 tahun untuk mengajukan gugatan. Namun, dalam konteks warisan, MA berpandangan bahwa hak waris bersifat abadi dan melekat secara otomatis pada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata.
Harta warisan dianggap sebagai milik bersama para ahli waris (boedel warisan) yang tidak gugur meski dikuasai oleh pihak ketiga atau salah satu ahli waris dalam waktu lama. Dalam kondisi seperti ini, penguasaan tersebut dinilai sebagai tindakan tanpa ha (onrechtmatige daad) dan tidak dapat menghapus kepemilikan sah para ahli waris.
Hak Waris Tidak Dibatasi Waktu
Hak waris juga dinilai sebagai hak privat yang mutlak, yang tidak lahir karena putusan pengadilan melainkan karena hukum itu sendiri—baik hukum agama, adat, maupun perdata. Oleh karena itu, membatasi hak tersebut dengan dalih waktu dianggap berpotensi merugikan pihak yang baru mengetahui atau mampu menuntut haknya setelah bertahun-tahun.
Implikasi Yuridis
Putusan MA ini memperkuat perlindungan hukum bagi para ahli waris dan menjadi acuan penting dalam perkara perdata:
- Memberikan kepastian hukum bahwa hak waris tidak dapat gugur karena alasan kedaluwarsa;
- Mencegah penyalahgunaan, di mana penguasa warisan tanpa hak tidak bisa berlindung di balik dalih waktu.
Menjaga Keadilan Substantif
Putusan Nomor 6 K/Sip/1960 ini sekaligus menegaskan bahwa asas keadilan substantif dalam perkara waris harus diutamakan daripada batas formal waktu gugatan. Hak waris dinyatakan sebagai “hak abadi” yang dapat dituntut kapan pun selama pewaris telah wafat, dan selama status ahli waris serta bukti kepemilikan dapat dibuktikan secara sah.(Red)
