Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menugaskan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan untuk membantu percepatan penanganan dampak bencana di wilayah Sumatra. Sebanyak 1.142 taruna direncanakan diberangkatkan secara bertahap ke daerah terdampak. Apresiasi disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Pelepasan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan ke Lokasi Bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Mendagri menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda sejak akhir November 2025 telah berdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampaknya meliputi korban jiwa serta kerusakan infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan, fasilitas umum, hingga sektor pertanian dan perikanan.
Ia menegaskan, sejak hari pertama pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional atas arahan Presiden dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga, TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas. Langkah tersebut membuahkan hasil berupa pemulihan bertahap di sejumlah wilayah, meskipun masih terdapat daerah yang membutuhkan penanganan intensif.
“Dalam catatan kami dari tiga provinsi ini ada 52 kabupaten/kota yang terdampak, 18 di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat,” ujar Mendagri.
Menurutnya, sebagian daerah telah pulih sepenuhnya, sebagian lainnya setengah pulih, sementara sisanya masih memerlukan kerja gotong royong secara masif. Di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, permasalahan utama berupa lumpur tebal yang menutup rumah warga, fasilitas umum, sekolah, hingga kantor pemerintahan. Adapun di wilayah pegunungan, tantangan utama adalah longsor yang memutus akses jalan dan jembatan.
Mendagri menilai penanganan lumpur di kawasan permukiman tidak dapat sepenuhnya mengandalkan alat berat karena banyak lokasi berada di gang sempit dan rumah padat penduduk. Oleh sebab itu, diperlukan tambahan personel yang memiliki kekuatan fisik untuk bekerja secara manual dari rumah ke rumah.
“Karena itulah kita perlu menambah pasukan ke sana. TNI dan Polri sudah menambah pasukan, namun belum cukup. Kalau ingin cepat, salah satu yang paling efektif adalah menugaskan sekolah kedinasan karena berada di bawah kendali pemerintah,” tegasnya.
Ia menyebutkan, sebelumnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengirimkan lebih dari 1.000 praja, disusul Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sekitar 500 personel. Dukungan KKP dengan mengirimkan 1.142 taruna dinilai sangat signifikan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri KKP dan Bapak Wamen, karena bantuan ini sangat berguna,” ujarnya.
Selain membantu penanganan bencana, Mendagri juga mendorong para taruna KKP untuk menjadikan penugasan ini sebagai sarana praktik lapangan. Ia menilai banyak tambak, nelayan, serta alur sungai yang terdampak lumpur dan sedimentasi sehingga memerlukan pendampingan teknis.
“Ini adalah praktik langsung yang benar-benar riil, bukan sekadar teori,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.(Red)
