Aceh Tamiang, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal itu disampaikan Mendagri saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, pada Senin (22/12/2025).
Menurut Mendagri wilayah tersebut memerlukan perhatian khusus karena tingkat kerusakan yang berbeda dibandingkan daerah terdampak lainnya.
Ia menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi telah melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda dari udara, masih banyak lumpur-lumpur. Kondisinya agak berbeda ketika saya datang ke tempat-tempat lain, termasuk di Sumatera Barat,” ujar Mendagri.
Mendagri mengungkapkan bahwa sejak hari pertama bencana, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait lainnya terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.
Dalam arahannya, Mendagri juga menegaskan bahwa ketersediaan cadangan beras nasional saat ini dalam kondisi sangat kuat. Ia memastikan daerah terdampak bencana dapat mengakses cadangan beras Bulog tanpa batas, sepanjang terdapat permintaan resmi dari kepala daerah.
“Sepanjang untuk kepentingan bencana, itu dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras SPHP yang dijual murah, tetapi gratis berapa pun diminta, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain logistik pangan, Mendagri menyoroti keterbatasan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di sejumlah daerah terdampak. Ia menyampaikan bahwa Presiden telah memutuskan pemberian tambahan bantuan BTT sebesar Rp 4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp 20 miliar untuk pemerintah provinsi. Di samping itu, dukungan antardaerah yang berhasil dihimpun hingga saat ini mencapai hampir Rp 60 miliar dan telah disalurkan langsung ke daerah terdampak.
Mendagri juga menekankan bahwa pembersihan lumpur harus menjadi prioritas utama, terutama pada fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta perkantoran pemerintahan. Menurutnya, kehadiran negara harus terlihat nyata melalui kerja bersama antara TNI, Polri, Pemda, dan relawan.
“Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan dari lumpur-lumpur ini,” ujarnya.
Terkait penanganan perumahan, Mendagri meminta Pemda segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci by name dan by address, baik untuk kategori rusak ringan, sedang, berat, maupun hilang. Data tersebut akan menjadi dasar penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait.(Red)
