Padang, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan para kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk menghimpun berbagai masukan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, pada Selasa (13/01/2026).
Mendagri menjelaskan, sejak awal pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana, termasuk di Provinsi Sumbar. Mobilisasi tersebut melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah.
Ia mengatakan, pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar. Presiden menugaskan Mendagri sebagai Ketua Satgas tersebut.
“Sejak awal ditugaskan, saya langsung melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk memetakan kondisi masing-masing kabupaten dan kota terdampak bersama pemerintah daerah,” ujar Mendagri Tito.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (13/01/2026).
Menurut Mendagri, pemetaan masalah yang akurat menjadi kunci dalam menentukan strategi penanganan bencana yang tepat.
“Memang we have to start from problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu,” jelasnya.
Berdasarkan data awal, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, dari hasil rapat dan pemantauan melalui dashboard kebencanaan serta koordinasi intensif, Mendagri menilai kondisi pemerintahan daerah secara umum telah kembali berjalan.
Ia pun mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar dan seluruh pihak terkait yang dinilai cepat dalam melakukan pemulihan pascabencana.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif cukup menggembirakan. Dari 16 kabupaten/kota yang terdampak, hampir semuanya sudah hijau untuk indikator jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Meski demikian, Mendagri menegaskan pentingnya memastikan seluruh indikator pemulihan benar-benar terpenuhi, mulai dari fungsi pemerintahan, layanan publik dasar, akses dan infrastruktur jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti BBM, listrik, air bersih, internet, dan gas LPG.
Ia menekankan bahwa masukan yang detail dari daerah sangat diperlukan agar pemerintah pusat dapat bergerak lebih tepat sasaran.
“Kita ingin detail titiknya, terutama yang masuk dalam R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana). Sehingga nanti bisa kita sampaikan ke kementerian terkait agar semuanya bergerak,” ujar Tito.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga mengidentifikasi sejumlah daerah yang masih membutuhkan perhatian lebih, antara lain Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari kepala daerah di wilayah tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Satgas di tingkat nasional.
“Yang belum pulih itu kita kendalikan lagi. Secepat mungkin kita keroyok rame-rame,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini merupakan agenda lanjutan Mendagri dalam menghimpun masukan dari daerah terdampak bencana. Sebelumnya, forum serupa juga digelar bersama kepala daerah se-Provinsi Aceh dan Sumut.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, jajaran Forkopimda Provinsi Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumbar, serta pejabat terkait lainnya.(Red)
