Jakarta, restorasihukum.com — Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, optimistis program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan kawasan perbatasan mampu menggerakkan perekonomian sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan Mendagri Tito menyatakan bahwa program bedah rumah dapat menjadi pemicu bagi kementerian lain untuk turut menghadirkan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Program ini bisa mendorong kementerian lain membangun fasilitas seperti pasar, dermaga, hingga sekolah di kawasan perbatasan,” ujarnya (23/4/2026).
Program yang dijalankan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini disebut sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Selain memperbaiki kualitas hunian, program tersebut juga dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan.
Menurut Tito, peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan memiliki dampak strategis terhadap penguatan ketahanan nasional, karena masyarakat merasa lebih diperhatikan dan memiliki kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilai program bedah rumah akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan renovasi rumah akan menggerakkan berbagai sektor, mulai dari toko material bangunan, jasa transportasi, hingga usaha kecil seperti warung makan di sekitar proyek.
“Ekonomi akan bergerak secara menyeluruh dan membuka lapangan kerja baru,” ujar Maruarar.
Ia juga mengungkapkan bahwa total anggaran kementeriannya pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sekitar 80 persen dialokasikan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Anggaran tersebut setara sekitar Rp8 triliun untuk mendukung target renovasi sekitar 400.000 rumah secara nasional.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan Indonesia.(Red)
