Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menargetkan seluruh pengungsi yang masih tinggal di tenda segera dipindahkan ke hunian sementara (huntara) atau memperoleh bantuan melalui skema Dana Tunggu Hunian (DTH). Langkah ini dilakukan agar para pengungsi dapat menempati tempat tinggal yang lebih layak sebelum Hari Raya Idulfitri.
Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait percepatan penanganan pengungsi pascabencana di wilayah Sumatera. Rapat tersebut digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Kamis (5/3/2026).
Tito mengatakan, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengungsi yang masih bertahan di tenda hingga memasuki bulan ketiga setelah bencana terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditangani agar proses pemulihan berjalan lebih baik.
“Saya sengaja mengundang rapat ini terkait masalah pengungsian, terutama yang masih tinggal di tenda. Kita berharap sebelum Lebaran tidak ada lagi pengungsi yang berada di tenda,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan pengungsi di tenda dalam waktu yang cukup lama kurang ideal, terutama karena proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan.
“Kalau masih ada di tenda-tenda, ini sudah masuk bulan ketiga setelah akhir November. Tidak elok kalau mereka masih tinggal di tenda,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pengungsi di tiga provinsi terdampak terus menurun. Di Provinsi Sumatera Barat dilaporkan sudah tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.
Sementara itu, pengungsi di tenda di Provinsi Aceh masih tersebar di beberapa wilayah, antara lain Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bireuen, Nagan Raya, dan Gayo Lues. Adapun di Provinsi Sumatera Utara, pengungsi masih berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
Tito menegaskan pemerintah akan terus mencari solusi agar para pengungsi dapat segera dipindahkan ke tempat tinggal yang lebih layak.
“Intinya kita melihat masih ada yang tinggal di tenda, dan ini perlu segera diselesaikan. Kita harus mencari solusi agar mereka tidak lagi berada di tenda,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan hunian sementara maupun penyaluran Dana Tunggu Hunian perlu dilakukan secara optimal. Menurutnya, koordinasi antara kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penanganan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri secara daring oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Managing Director Stakeholder Management and Communications Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rohan Hafas, serta Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin.(Red)
