Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawal, mengevaluasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Menurut Tito, sebagian besar pendapatan keempat DOB tersebut masih bersumber dari transfer dana pemerintah pusat. Berdasarkan data per 27 Juni 2025, realisasi pendapatan APBD tertinggi dicapai Provinsi Papua Tengah dengan 48,75 persen, sedangkan yang terendah adalah Papua Pegunungan sebesar 14,76 persen. Sementara itu, Papua Selatan mencatatkan 23,17 persen dan Papua Barat Daya 17,47 persen.
“Semua dananya dari pusat, tapi realisasinya rendah karena ada syarat penyaluran dari Kemenkeu yang belum terpenuhi, ini persoalan teknis,” ujar Tito usai menghadiri rapat Panja Evaluasi DOB Papua di DPR RI, Rabu (2/7/2025).
Untuk mengatasi hal ini, Mendagri menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu guna membentuk tim gabungan Kemendagri dan Kemenkeu yang akan memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah di empat DOB tersebut.
Selain pendapatan, realisasi belanja APBD juga masih rendah. Berdasarkan data Kemendagri, per 27 Juni 2025, realisasi belanja tertinggi dicatat Papua Pegunungan (20,25 persen), disusul Papua Selatan (18,09 persen), Papua Tengah (15,98 persen), dan Papua Barat Daya (11,51 persen).
Tito menjelaskan bahwa salah satu kendala rendahnya belanja di Papua Tengah adalah keinginan gubernur setempat untuk merombak kepala dinas. Hal ini membuat proses pencairan dan penggunaan anggaran menjadi terhambat. Ia pun mendorong agar konsultasi segera dilakukan jika perombakan itu diperlukan.
Mendagri berharap agar para kepala daerah di empat DOB Papua dapat segera mengoptimalkan belanja APBD karena hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan berdampak positif pada perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, terkait progres pembangunan fisik, disebutkan bahwa Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya menunjukkan kemajuan. Namun di Papua Pegunungan, proses pembangunan masih terkendala karena belum ada kejelasan soal lokasi pusat pemerintahan. Untuk itu, tim dari Kemendagri akan diturunkan guna membantu percepatan pengambilan keputusan bersama instansi terkait.
Rapat Panja Evaluasi ini juga dihadiri oleh Wamendagri Ribka Haluk, Wamenkeu Anggito Abimanyu, Wamen PU Diana Kusumastuti, pejabat dari Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan dari empat DOB Papua yang hadir secara virtual. (Red)
