Jakarta, restorasihukum.com – Sebagai upaya menjaga kehormatan lembaga peradilan di tengah derasnya arus informasi dan media sosial, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah menerbitkan Maklumat Nomor: 01/Maklumat/PP-IKAHI/VI/2025 yang berisi pedoman komunikasi di media massa dan media sosial bagi seluruh anggotanya.
Maklumat ini dikeluarkan sebagai bentuk penegasan atas profesionalisme, netralitas, dan integritas hakim, khususnya dalam menyikapi isu-isu terkini yang berkaitan dengan perjuangan pemenuhan hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini sekaligus menjadi respons atas pernyataan Presiden dalam pengukuhan Hakim Angkatan IX, yang menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan hakim.
Dalam maklumat tersebut, seluruh anggota dan pengurus daerah IKAHI diimbau untuk tidak menyampaikan pernyataan atau membuat unggahan di media yang dapat mengganggu proses perjuangan tersebut. Seluruh komunikasi eksternal diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan PP IKAHI yang telah ditunjuk secara resmi.
Mengacu pada Anggaran Dasar hasil Munas XX tahun 2022, IKAHI merupakan satu-satunya organisasi profesi resmi bagi para hakim di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, aktivitas atau forum di luar struktur organisasi tidak diakui secara kelembagaan. Hal ini menegaskan pentingnya kesatuan sikap dalam memperjuangkan hak-hak anggota secara resmi dan terorganisir.
Maklumat ini tidak sekadar menjadi arahan administratif, melainkan juga refleksi dari tanggung jawab moral bersama. Dalam kondisi yang sensitif, kehati-hatian dalam berkomunikasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan kelancaran proses perjuangan. Etika dan ketenangan harus dikedepankan demi hasil yang optimal.
Sebagai aparat penegak hukum, hakim dituntut menjadi teladan, termasuk dalam penggunaan media sosial. Oleh karena itu, maklumat ini menjadi pengingat bahwa setiap pernyataan publik harus disampaikan secara bijaksana dan melalui jalur resmi, karena bisa membawa konsekuensi yang luas.
Semoga maklumat ini menjadi pedoman yang dapat memperkuat komitmen kolektif para hakim dalam menjaga kehormatan profesi serta marwah peradilan yang bermartabat. (Red)
