Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan potensi bonus demografi sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemda terhadap Program 3 Juta Rumah dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Selasa (16/9/2025). Acara berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
“Indonesia Emas 2045—yakni Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal 14 ribu dolar AS—adalah target yang sangat mungkin dicapai. Banyak lembaga internasional memprediksi hal itu,” ujar Tito.
Ia menyebut ada tiga prasyarat penting yang dimiliki Indonesia untuk menjadi negara maju: jumlah angkatan kerja yang besar, kekayaan sumber daya alam, serta luasnya wilayah. Kombinasi ketiganya diyakini mampu mendorong pertumbuhan produksi dan memperkuat ekonomi nasional.
“Siapa yang menguasai produksi, dialah yang akan mendominasi,” tegasnya.
Meski demikian, Tito menyoroti bahwa kekuatan utama terletak pada kualitas SDM. Ia mencontohkan sejumlah negara dengan sumber daya alam terbatas, namun mampu menjadi negara maju berkat SDM unggul.
“Bukan SDA yang menjadi pendorong utama, tapi SDM berkualitas,” tegasnya.
Menurutnya, bonus demografi yang tengah dinikmati Indonesia—yakni dominasi penduduk usia produktif—merupakan peluang emas yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ia mendorong Pemda untuk memperkuat pembangunan manusia sejak dini, agar generasi muda menjadi sehat, terdidik, terampil, dan produktif.
“Jangan hanya andalkan kekayaan alam. Kita harus memastikan anak-anak muda kita punya skill, terlatih, dan siap bersaing,” ujarnya.
Senada dengan Tito, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menegaskan bahwa pembangunan SDM harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Menurutnya, pembangunan kependudukan bukan sekadar soal kuantitas, tapi juga kualitas.
“Kalau keluarga baik, ekonomi ikut baik, inflasi terkendali, dan negara pun kuat. Fondasi pembangunan harus dimulai dari keluarga,” kata Wihaji.
Ia juga menekankan pentingnya implementasi 30 indikator dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, seperti penurunan angka stunting, penekanan kematian ibu dan bayi, serta peningkatan partisipasi tenaga kerja. Indikator ini, lanjut Wihaji, harus masuk dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD agar pelaksanaannya terarah dan berkelanjutan. (Red)
