Menggali Penerapan Restitusi Pasca PERMA 1/2022

0
181

Langsa, restorasihukum.com – Dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (PERMA 1/2022) ditegaskan bahwa “perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi.” Hingga tahun 2025, regulasi ini telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun sejak diundangkan.

Sebagai bentuk pemantauan atas implementasi kebijakan tersebut, Tim Litbang Dandapala melakukan penelusuran terhadap penerapan PERMA 1/2022 melalui direktori putusan Mahkamah Agung. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci “restitusi” pada kolom pencarian, yang kemudian difokuskan pada putusan tingkat kasasi dengan tahun register 2023, 2024, dan 2025.

Hasilnya, ditemukan 9 putusan tingkat kasasi pada tahun register 2024 dan 2025 yang relevan. Dari sejumlah putusan tersebut, Tim Litbang Dandapala mengidentifikasi tiga isu hukum utama yang patut dicermati.

Restitusi Tidak Dapat Dipersamakan dengan Denda

Dari hasil penelusuran, ditemukan dua putusan kasasi yang menegaskan bahwa restitusi tidak bisa dipersamakan dengan denda, yang jika tidak dibayar langsung diganti dengan pidana penjara atau kurungan.

Salah satunya adalah putusan Nomor 7834 K/Pid.Sus/2024, di mana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa:

“Bahwa namun demikian, restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada Para Terdakwa tidak serta merta diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan judex facti, melainkan harus melalui prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 48 Ayat (6) juncto Pasal 50 Ayat (3) juncto Pasal 50 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar restitusi tersebut dapat dibayarkan oleh Terdakwa…”

Dalam amar judex factie, disebutkan:

“Menghukum Para Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Para Korban sesuai dengan hitungan LPSK… dengan ketentuan jika restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;”

Namun, Mahkamah Agung kemudian memperbaiki amar tersebut menjadi:

“Dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan… maka harta benda masing-masing para Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa… dan apabila harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;”

Pertimbangan senada juga terdapat dalam putusan Nomor 1058 K/Pid.Sus/2025, yang menyatakan bahwa:

“Bahwa penghukuman pembayaran restitusi tidak dapat dipersamakan dengan denda yang jika tidak dibayar dapat langsung diganti dengan pidana penjara/kurungan… dalam hal harta kekayaan Terdakwa dan/atau pihak ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah restitusi yang telah dibayarkan oleh Terdakwa dan/atau pihak ketiga;”

Dasar Hukum Tidak Spesifik Mengatur Restitusi

Isu lain yang ditemukan adalah penjatuhan restitusi dalam perkara yang undang-undangnya tidak secara spesifik mengatur restitusi.

Contohnya, dalam perkara Nomor 6966 K/Pid.Sus/2024, terdakwa didakwa melanggar sejumlah pasal dalam UU TPPO dan UU Perlindungan Pekerja Migran. Judex factie menjatuhkan vonis berdasarkan Pasal 10 UU TPPO yang memang mengatur restitusi.

Namun, dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengubah dasar hukum menjadi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai restitusi.

Meskipun demikian, Mahkamah Agung tetap menyatakan:

“Bahwa meskipun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak mengatur tentang restitusi, namun LPSK dengan Keputusannya Nomor R-2650/4.1.PPP/ LPSK/09/2023… telah melakukan penghitungan restitusi…”

Mahkamah Agung kemudian membebankan terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp125.804.000 kepada korban, dan jika tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Pidana Pengganti dalam Amar Putusan Restitusi

Isu ketiga menyangkut pencantuman pidana penjara/kurungan sebagai pengganti dalam hal harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk membayar restitusi.

Pasal 8 ayat (13) PERMA 1/2022 menyebutkan:

“Putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional.”

Namun, di Pasal 30 ayat (12) PERMA 1/2022, yang berbicara soal pelaksanaan restitusi, tidak mencantumkan secara spesifik tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana pengganti.

Meski begitu, sejumlah putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kurungan dalam perkara selain TPPO dan terorisme.

Sebagai contoh:

Dalam perkara Nomor 1662 K/Pid.Sus/2025 terkait perlindungan anak, MA menyatakan:

“Jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana kurungan selama 2 (dua) bulan;”

Dalam perkara Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024 mengenai kekerasan seksual, majelis hakim menjatuhkan:

“Jika Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;”

Terkait kekerasan seksual, penjatuhan pidana pengganti ini merujuk pada Pasal 33 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menyatakan:

“Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, maka terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.”

Penutup

Temuan Tim Litbang Dandapala atas sejumlah putusan kasasi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa penerapan restitusi kepada korban belum sepenuhnya seragam dalam hal dasar hukum, prosedur pelaksanaan, maupun bentuk pidana pengganti. Meskipun PERMA 1/2022 telah memberikan panduan, dinamika di tingkat praktik masih menunjukkan ruang untuk harmonisasi dan penegasan, terutama dalam penafsiran antar-peraturan dan penguatan prinsip keadilan restoratif.(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here